Mengenal Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker

Mengenal Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker

Mengenal Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker | portalkppn.co – Dasar hukum dari jenis-jenis rekening, kewenangan pengelolaan, prosedur pembukaan dan pengoperasian hingga penutupan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker ini diatur dalam..

.. PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker.

Dengan diberlakukannya PMK ini, maka :
PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010; PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Baik langsung saja kita kupas tuntas ya..

Mengenal Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker

#1. Jenis-Jenis Rekening Milik KL/Satker

Rekening milik KL/Satker dikelompokkan menjadi:

  1. Rekening Penerimaan;
  2. Rekening Pengeluaran; dan
  3. Rekening Lainnya, terdiri atas :
    • Rekening milik BLU, terdiri atas :
      • Rekening Pengelolaan Kas BLU;
      • Rekening Operasional BLU; dan
      • Rekening Dana Kelolaan.
    • Rekening milik Perwakilan RI, terdiri dari :
      • Rekening Rutin dalam bentuk Valuta Dolar Amerika Serikat;
      • Rekening Rutin dalam Bentuk Valuta Setempat;
      • Rekening Kas Besi dalam valuta Dolar Amerika;
      • Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Valuta Dolar Amerika;
      • Rekening Antara dalam Valuta Dolar Amerika; dan
      • Rekening Dana Titipan di Luar Negeri.
    • Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial
    • Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung;
    • Rekening Penampungan Sementara;
    • Rekening Penampungan Dana Jaminan; dan
    • Rekening Penampungan Dana Titipan.

Itulah pengelompokkan jenis-jenis rekening milik KL/Satker.

#2. Kewenangan Pengelolaan Rekening.

KPA diberikan wewenang untuk melakukan Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos, Pengoperasian Rekening, dan Penutupan Rekening yang dimilikinya.

Sementara KPPN selaku Kuasa BUN Daerah memiliki wewenang atas pengelolaan dan pengendalian seluruh Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker yaitu : pemberian ijin pembukaan rekening, melakukan pemblokiran dan memperoleh informasi atas rekening milik Satker.

Oleh karena itu, pembukaan rekening milik KL/Satker ataupun persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kuasa BUN Pusat atau KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.

Atas permohonan persetujuan pembukaan rekening oleh Satker, maka KPPN berhak melakukan penilaian/persetujuan ataupun penolakan dengan menilai kelayakan pembukaan rekening tersebut dengan mempertimbangkan :

  • Keabsahan surat permohonan persetujuan;
  • Kejelasan tujuan penggunaan rekening;
  • Kejelasan sumber dana;
  • Kesesuain antara tupoksi dan tujuan penggunaan rekening;
  • Kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening.

#3. Ketentuan Pembukaan & Penamaan Rekening.

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari KPPN, Satuan Kerja harus melampirkan surat persetujuan pembukaan rekening tersebut saat melakukan pembukaan rekening pada Bank Umum/Kantor Pos.

Ketentuan penamaan rekening mengikuti pedoman sebagai berikut :

Jenis Rekening Nama Rekening
Rekening Penerimaan BPn (kode KPPN) (nama satker)Contoh: BPn 020 Kanwil DJPBN Prov Sumatera Utara
Rekening Pengeluaran BPg (kode KPPN) (nama satker)Contoh: BPg 020 Kanwil DJPBN Prov Sumatera Utara
Rekening Pengeluaran Pembantu BPP (kode KPPN) (nama satker)Contoh: BPP 020 Kanwil DJPBN Prov Sumatera Utara
Rekening Lainnya RPL (kode KPPN) (nama satker) untuk (keperluan) Contoh: RPL 020 Kanwil DJPBN Prov Sumatera Utara utk hibah reg 123456

*) untuk dapat disingkat menjadi utk

Apabila nama rekening milik Satker belum sesuai dengan format di atas, maka KPA harus mengajukan permohonan persetujuan kembali atas Rekening yang telah dibuka kepada Kuasa BUN di Daerah (KPPN) untuk dilakukan perubahan nama tanpa harus melakukan perubahan nomor rekening.

Permintaan persetujuan dimaksud harus disampaikan dalam kesempatan pertama dan paling lambat tanggal 30 Juni 2015.


Baca Juga:

    Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah dan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

    Permohonan persetujuan pembukaan Rekening(untuk pembukaan rekening baru) Persetujuan kembali atas Rekening yang telah dibuka(untuk perubahan nama rekening)
    1. Surat Permohonan (Format Lampiran I PMK 252/PMK.05/2014.)
    2. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (Format Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014.)
    3. Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos (Format Lampiran III PMK 252/PMK.05/2014.)
    4. Salinan DIPA (halaman pengesahan dan halaman II.1)
    1. Surat Permohonan (Format Lampiran XVIII PMK 252/PMK.05/2014.)
    2. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (Format Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014.)
    3. Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos (Format Lampiran III PMK 252/PMK.05/2014.)
    4. Salinan DIPA (halaman pengesahan dan halaman II.1)

    #4. Pengoperasian dan Pelaporan Rekening.

    • Dana yang tersimpan pada rekening milik KL/Satker diberikan bunga oleh Bank Umum/Kantor Pos. Apabila rekening tersebut telah terdaftar pada program TNP, maka bunga tersebut akan otomatis terdebet ke kas negara. Namun apabila belum terdaftar, maka Satker harus melakukan penyetoran bunga ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan.
    • KPA/Pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, apabila tanggal 10 (sepuluh) libur, maka disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. (Format Laporan Lampiran IX)

    #5. Pemblokiran dan Penutupan Rekening.

    1. KPPN berhak melakukan pemblokiran rekening apabila Satker tidak menyampaikan laporan saldo rekening (lampiran IX).
    2. KPPN berwenang menutup rekening milik KL/Satker paling lambat 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
    3. KPPN berwenang menutup rekenening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara apabila :
      • Satker membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari KPPN;
      • Tidak melaporkan pembukaan rekening dimaksud;
      • Rekening digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukkannya.
    4. KPA harus menutup rekening miliknya apabila sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukkannya dan memindahkan saldonya ke rekening kas negara dan menyampaikan laporan penutupannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dilampiri bukti penutupan dan/atau pemindahbukuan saldo rekening.

    Demikianlah mengenai hal-hal yang harus teman-teman satker pahami mengenai rekening milik KL/Satuan Kerja.

    PMK Nomor 252/PMK.05/2014 dapat diunduh pada tautan di bawah ini.

    Jangan lupa like & share.. 🙂

    About PortalKPPN 135 Articles
    Unofficial Mekanisme Perbendaharan dan Pencairan Dana APBN. Baca : Disclaimer!

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *