Soal-Soal Latihan Ujian Dinas : Undang-Undang Dasar 1945

infoasn.net – Soal-Soal Latihan Ujian Dinas : Undang-Undang Dasar 1945.

I. Jawablah A jika pernyataan salah, dan B jika pernyataan benar!

  1. Konvensi merupakan hukum dasar yang tertulis, oleh karena itu konvensi juga diatur dalam UUD 1945.
  2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sama-sama dibuat oleh Presiden, sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang sederajat.
  3. Bilamana suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka hak uji materiil terhadap hal tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi.
  4. Ketetapan MPR kedudukannya dalam hierarki perundangan Indonesia adalah lebih tinggi daripada undang-undang.
  5. Kontitusi RIS berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di negara bagian Republik Indonesia dengan Ibukotanya Jogyakarta.
  6. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal, Aturan Tambahan dan penjelasan
  7. UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU 10 Tahun 2004 menempati kedudukan dibawah TAP MPR
  8. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 73 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
  9. UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.
  10. Naskah pasal-pasal UUD 1945 yang resmi dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946, suatu penerbitan resmi Pemerintah RI. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1959.

II. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

  1. Sebagai hukum dasar UUD juga sebagai alat kontrol, artinya …
    1. UUD bersifat mengikat terhadap Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.
    2. mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
    3. sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati.
    4. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi)
  2. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang bertugas …
    1. Menyusun Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka;
    2. Menyusun Rancangan Pembukaan UUD 1945;
    3. Menyusun Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.
    4. Menetapkan UUD 1945
  3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, yang ketua dan wakilnya …
    1. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
    2. Mr. Muh. Yamin dan Prof.Soepomo
    3. Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso,
    4. Mr. A. Subardjo dan Mr. A. A. Maramis,
  4. Pada tanggal 7 September 1944, dibentuk badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) yang diketuai oleh ?
    1. R.P. Soeroso
    2. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
    3. Ir. Soekarno
    4. Drs. Moh. Hatta,
  5. Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 mengandung arti …
    1. Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa;
    2. Pokok pikiran kemanusiaan
    3. Pokok pikiran keadilan sosial;
    4. Pokok pikiran persatuan
  6. Sebagai hukum dasar UUD juga sebagai alat kontrol, artinya…
    1. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi)
    2. sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati.
    3. mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
    4. UUD bersifat mengikat terhadap Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.
  7. Alinea kedua pembukaan UUD 1945 mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian …
    1. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat.
    2. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.
    3. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
    4. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  8. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah …
    1. “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.
    2. Ialah “negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
    3. “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
    4. “Negara … begitu bunyinya … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
  9. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan …
    1. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
    2. Motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan.
    3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
    4. Kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa.
  10. Makna yang terkandung dalam Alinea kedua adalah menunjukkan …
    1. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
    2. Mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.
    3. Menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini.
    4. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan “… Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”.
  11. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah mengandung …
    1. Motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan.
    2. Memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
    3. Memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).
    4. Cita-Cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).
  12. pokok-pokok pikiran yang mengandung pancaran dari falsafah negara, Pancasila, terkandung dalam …
    1. Alinea 1
    2. Alinea 2
    3. Alinea 3
    4. Alinea 4
  13. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang …
    1. Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar;
    2. Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
    3. Menetapkan Garis Besar Haluan Negara;
    4. Menyusun Undang-Undang.
  14. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila …
    1. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
    2. Diusulkan Dewan Perwakilan Daerah, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
    3. Diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
    4. Telah mendapat keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  15. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain …
    1. mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
    2. menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar;
    3. Untuk mengadili pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara;
    4. Mengadili sengketa peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
  16. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah …
    1. Pimpinan MPR secara bersama-sama;
    2. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama;
    3. Pimpinan DPR secara bersama-sama;
    4. Ketua Mahkamah Agung.
  17. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri …
    1. Menteri memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
    2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
    3. Menteri adalah wakil partai politik pendukung Presiden;
    4. Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sidang kabinet.
  18. Kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial …
    1. Bebas dari kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan;
    2. Lembaga peradilan yang mandiri sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
    3. Komisi independen yang berwenang mengawasi lembaga-lembaga Negara;
    4. Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  19. Dalam kurun waktu 1945-1949 terjadi hal-hal sebagai berikut:…
    1. Lembaga-lembaga tinggi negara sudah dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945.
    2. Diperlakukan pasal V Aturan Peralihan UUD 1945 (asli).
    3. Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
    4. Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden. bersama MPR.
  20. Indonesia sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode ini…
    1. rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dengan wakil-wakiI pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO.
    2. Konstitusi RIS menganut sistem presidensial.
    3. Presiden sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada MPR.
    4. Kontitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia Timur, kecuali negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945.
  21. Berlakunya UUDS 1950 di seluruh Wilayah Indonesia dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959,. Hal-hal yang dianut ?
    1. UUDS 1950 menganut sistem Kabinet Parlementer
    2. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden mandataris MPR
    3. Kekuasaan pemerintah ditangan kabinet yang dipimpin oleh Menteri Koordinator
    4. Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada MPR
  22. Dalam pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1945 sampai sebelum 11 Maret 1966: terjadi hal –hal …
    1. Lembaga-lembaga negara sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 amandemen.
    2. Hak Budget DPR sudah berjalan, dan pada tahun 1960 Presiden membubarkan MPRS karena MPRS tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah.
    3. MPRS mengangkat Presiden sesuai masa jabatannya.
    4. Ketua lembaga-lembaga tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara.
  23. Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1966 – 21 Mei 1998
    1. Fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara dalam penye1enggaraan negara belum berjalan secara optimal. Antara lain kekuasaan lembaga tinggi presiden sangat berperan.
    2. Menurut UUD 1945 antara lain dinyatakan: Lembaga tinggi negara yaitu DPR berwenang mengawasi MPR.
    3. Lembaga tinggi negara Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dipengaruhi dan kekuasaan pemerintah.
    4. Dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1960 tentang GBHN.
  24. Pada tahun 2001 MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar, adalah…
    1. MPR menetapkan GBHN.
    2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih 1angsung oleh MPR dan DPR.
    3. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Komisi Konstitusi.
    4. Adanya lembaga baru yaitu: DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.
  25. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, kecuali ….
    1. TAP MPR
    2. Perpu
    3. Perpres
    4. Peraturan Daerah

Baca Juga:

    Kunci Jawaban

    NoKegiatan IKegiatan II
    1.AB
    2.AD
    3.BA
    4.AB
    5.BD
    6.AC
    7.AA
    8.BB
    9.BA
    10.AC
    11.A
    12.D
    13.A
    14.C
    15.B
    16.B
    17.B
    18.D
    19.C
    20.
    21.
    22.
    23.
    24.
    25.

    Demikian Soal-Soal Latihan Ujian Dinas : Undang-Undang Dasar 1945.



    ARTIKEL TERKAIT
    About PortalKPPN 138 Articles
    Unofficial Mekanisme Perbendaharan dan Pencairan Dana APBN. Baca : Disclaimer!

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.