Modul Ujian Dinas : Undang-Undang Dasar 1945

Dengan membaca modul ini Anda akan paham mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar secara tertulis (konstitusi) yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) untuk bahan pembelajaran Ujian Dinas UUD 1945.

Kita mengetahui bahwa setiap negara mempunyai hukum dasar :

  • Tertulis (konstitusi); maupun
  • Tidak tertulis (konvensi).

.. kecuali negara Inggris yang tidak memiliki konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan tata aturan dalam bentuk konstitusi maupun konvensi untuk menyelenggarakan pemerintahan, tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Pendahuluan

Hukum dasar tertulis kita adalah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku tanggal 18 Agustus 1945.

Bila dipelajari secara seksama diharapkan akan membantu Anda memahami bahwa UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Sebagaimana setiap warga negara Indonesia lainnya, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anda wajib mengetahui isi dan kandungan UUD 1945 dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pengertian, Fungsi, Kedudukan, dan Sejarah Pembentukan UUD 1945

UUD 1945 bukan hukum biasa melainkan hukum dasar yang merupakan sumber hukum yang tertinggi, sehingga seluruh hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 untuk pertama kalinya diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, naskahnya pertama kali dimuat secara resmi dalam Berita Negara yaitu Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946.

A. Pengertian

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan).

Pengertian UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

UUD 1945

PEMBUKAAN
Terdiri dari : 4 Alinea
Alinea 4 : Terdapat rumusan Sila-sila dari Pancasila

dan

PASAL-PASAL
Terdiri dari : Bab I s.d. Bab XVI (20 Bab)
Ditambah : 3 Pasal Aturan Peralihan + 2 Pasal Aturan Tambahan

UUD 1945 :

  • Dirancang oleh BPUPKI;
  • Ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945;
  • Disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1945 (naskah “Penjelasan” telah dihapus berdasarkan amandemen IV UUD 1945).

B. Fungsi UUD 1945

Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis.

Dengan demikian setiap produk hukum bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber dan dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

C. Kedudukan UUD 1945

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 diatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah meliputi:

  1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur;
  2. Peraturan Daerah Kab/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota;
  3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu Konvensi.

  1. Sebagai Norma Hukum :
    • UUD bersifat mengikat terhadap » Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI;
    • Berisi norma-norma : sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
  2. Sebagai Hukum Dasar :
    • UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) » setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945;
    • Sebagai alat kontrol » mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

D. Sejarah Pembentukan UUD 1945

BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Choosakai)

  • Dibentuk tanggal 29 April 1945, ketua : Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso, anggota 76 orang, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945
  • Bertugas untuk menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar);
  • Bersidang dalam 2 tahap :
    1. 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 : menetapkan dasar negara dan merumuskan Pancasila berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945;
    2. 10 s.d. 17 Juli 1945 : membuat Undang-Undang Dasar.
  • Pada akhir sidang I, ketua sidang membentuk sebuah panitia terdiri dari 8 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno, disebut Panitia Delapan;
  • Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Sembilan, terdiri dari :
    1. Drs. Moh. Hatta,
    2. Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis,
    3. Ir. Soekarno,
    4. KH. Abdul Kahar Moezakir,
    5. Wachid Hasyim,
    6. Abikusno Tjokrosujoso,
    7. H. Agus Salim, dan
    8. Mr. Muh. Yamin.
  • Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preambule Hukum Dasar, oleh Mr. Muh. Yamin disebut Piagam Jakarta.
  • Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 hasil kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Soepomo diterima oleh sidang;
  • Dengan demikian hasil Sidang BPUPKI adalah :
    1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka;
    2. Rancangan Pembukaan UUD 1945;
    3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.

PPKI

  • Dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta, anggota 21 orang, bertugas mengatur perpindahan kekuasaan;
  • PPKI adalah badan yang menetapkan UUD 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

A. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alinea pertama :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea kedua :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Alinea ketiga :

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alinea keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Makna secara garis besar

Alinea ITerkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).
Alinea IIMengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).
Alinea IIIMemuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).
Alinea IVMemuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.

Uraian makna

Alinea I

Makna : menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.

Dalil obyektif : bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya.

Pernyataan subjektif : aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa.

Alinea II

Makna : menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini, tujuannya ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Penajaman nilai :

  1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
  2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
  3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea III

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinea IV

Alinea ini merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

Tujuan nasional : “… Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Prinsip dasar :

  1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
  3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam, yaitu :

Pokok pikiran I : Persatuan IndonesiaDengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan;
Pokok pikiran II : Keadilan SosialPokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat berdasarkan kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
Pokok pikiran III : Kedaulatan Rakyat“negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan.
Pokok pikiran IV : Ketuhanan Yang Maha Esa & Kemanusiaan yang adil dan beradab Mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

Apabila Anda perhatikan, keempat pokok pikiran itu tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran tersebut adalah pancaran dari falsafah negara, Pancasila.

C. Hubungan Pembukaan dengan Pasal-Pasal UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran :

  1. Persatuan Indonesia;
  2. Keadilan Sosial;
  3. Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan; dan
  4. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila.

Beberapa Hal yang Ada dalam Pasal UUD 1945

A. Bentuk Negara

Dasar rumusan : “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ………”.

Rumusan Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk “Republik”.

B. Sistem Pemerintahan

  1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) (Pasal 1 ayat (3)). Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat);
  2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2)). Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR;
  3. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden;
  4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden terbatas, yakni maksimal hanya 2 kali masa jabatan saja;
  5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1));
  6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada Presiden.

C. Kelembagaan Negara

1. MPR

Kedudukan :

  • Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum;
  • Sebagai pelaksana fungsi konstitutif.

Tugas dan Wewenang :

  • Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun;
  • Mengubah dan menetapkan UUD. Usul perubahan secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota MPR;
  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;
  • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
  • Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR di atas paling lambat 30 hari sejak diterimanya usul tersebut;
  • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
  • Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari;
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari;

Hak-hak :

  • Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
  • Memilih dan dipilih;
  • Membela diri;
  • Imunitas;
  • Protokoler;
  • Keuangan dan administrastif;

2. Presiden

Kedudukan sebagai pengemban amanat rakyat :

  • Selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara;
  • Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;
  • Memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali;
  • Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR berdasarkan putusan MK;
  • Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR;
  • Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya diganti Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;
  • Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dalam waktu yang bersamaan, maka Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Tugas dan Wewenang

Selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) :

  • Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD;
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
  • Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR;
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
  • Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.

Sebagai Kepala Negara :

  • Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
  • Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain;
  • Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
  • Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain;
  • Dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi grasi, dan rehabilitasi;
  • Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi amnesti dan abolisi;
  • Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang;
  • Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden;
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

3. DPR

Kedudukan

  • Sebagai Lembaga Negara;
  • Susunannya diatur dalam undang-undang;
  • Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum;
  • Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR;
  • DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden;
  • Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang diatur dalam undang-undang.

Fungsi

  • Legislasi;
  • Anggaran;
  • Pengawasan.

Tugas dan Wewenang

  • Bersidang sedikitnya 1 kali dalam setahun;
  • Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
  • Membahas dan memberikan persetujuan Perpu;
  • Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan;
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  • Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  • Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
  • Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU;

Hak

DPR mempunyai hak :

  • Interpelasi;
  • Angket;
  • Menyatakan pendapat.

Anggota DPR mempunyai hak:

  • Mengajukan usul RUU;
  • Mengajukan pertanyaan;
  • Menyampaikan usul dan pendapat;
  • Imunitas.

4. DPD

Kedudukan

  • DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara;
  • Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
  • Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR;
  • Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR;
  • Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Tugas dan Wewenang

  • Bersidang sedikitnya 1 kali dalam setahun;
  • Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  • Membahas RUU di atas bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata teritb DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah;
  • Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
    1. Undang-undang mengenai otonomi daerah;
    2. Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
    3. Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah;
    4. Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
    5. Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama;
    6. APBN.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan penyelenggara peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan

  • Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya;
  • Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang;
  • Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
  • Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
  • Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang.

Tugas dan Wewenang

  • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
  • Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.

6. Komisi Yudisial

Kedudukan

  • Bersifat mandiri;
  • Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;
  • Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Tugas dan Wewenang

  • Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
  • Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

7. Mahkamah Konstitusi

Kedudukan

  • Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  • Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang;
  • Mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh masing-masing Presiden tiga orang, DPR tiga orang, dan Mahkamah Agung tiga orang;
  • Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

Tugas dan Wewenang

  • Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  • Memutus pembubaran partai politik;
  • Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
  • Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, paling lama 90 hari.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan

  • Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  • Sebagai pelaksana fungsi auditif, operatif, rekomendatif;
  • Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
  • Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden;
  • Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Tugas dan Wewenang

  • Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara;
  • BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

D. Pemilihan Umum

  1. Pemilihan umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali;
  2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD;
  3. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah parpol;
  4. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
  5. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
  6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

E. Pemerintah Daerah

  1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
  2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
  3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu;
  4. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
  5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
  6. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;
  7. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
  8. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang;
  9. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dengan undang-undang.

UUD 1945 dalam Gerak Pelaksanaannya

A. UUD 1945 Kurun Waktu Pertama

Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945-1949 adalah sebagai berikut:

  1. Berlaku tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949.
  2. Lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 belum dapat dibentuk karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka diberlakukan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi : “Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleb Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.
  3. Berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, kekuasaan Presiden sangat besar karena meliputi kewenangan semua lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan Komite Nasional hanya berfungsi sebagai pembantu Presiden.
  4. Ada dua konvensi ketatanegaraan yaitu :
    • Berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945;
    • Perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 11 Nopember 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden, dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 maka sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlementer. Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah tidak dipegang oleh Presiden, tetapi dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Para menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR.

Bahwa dalam kurun waktu 1945-1949 di dalam situasi dimana bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari pihak kolonial Belanda, sistem pemerintahan sering berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer dan sebaliknya.

B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Konstitusi RIS merupakan konstitusi kedua negara Indonesia, yang berlaku pada saat Indonesia menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

  1. Terbentuknya negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS)
    • Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, namun pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka.
    • Dengan politik “Devide et Impera” dari pihak kolonial Belanda, terbentuk negara–negara bagian di wilayah Indonesia, misalnya negara bagian Sumatera Timur, negara bagian Indonesia Timur dan lain-lainnya.
    • Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS, dengan nama Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta.
    • Indonesia yang diproklamasikan pada tanggaJ 17 Agustus 1945 sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS).
  2. Terbentuknya Konstitusi RIS
    • Pada tangga1 29 Oktober 1949 rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dengan wakil-wakiI pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) di kota pantai Scheveningen, pada saat berlangsungnya Komprensi Meja Bundar (KMB).
    • Pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta rancangan Konstitusi RIS disetujui oleh wakil-wakil pemerintah dan KNIP, negara Republik Indonesia (Jogjakarta) dan wakil masing-masing pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara BFO.
    • Selanjutnya dalam sidang lanjutan pada Komperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag negara Belanda, rancangan Konstitusi RIS disetujui semua pihak.
    • Karena rancangan Konstitusi RIS telah disetujui semua pihak, maka Kontitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia, kecuali negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945.
  3. Berlakunya Konstitusi RIS
    • Konstitusi RIS berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali negara Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatera dengan Ibukota Jogjakarta. Negara Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945. Konstitusi RIS berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950.
  4. Konstitusi RIS menganut sistem parlementer
    • Sebagai konstitusi yang berlaku di negara Federal RIS, Konstitusi RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kekuasaan pemerintahan ditangan para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi hanya sebagai kepala negara. Presiden sekedar “Konstitusional” belaka, karena tidak memegang kekuasaan pemerintahan

C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) merupakan konstitusi ketiga negara Republik Indonesia yang berlaku sah sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959.

  1. Negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan
    • Negara federal RIS berlangsung sangat singkat hanya 8 bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950.
    • Dalam kenyataannya sejak berdirinya RIS, timbul suatu keinginan dari negara-negara bagian RIS buatan Belanda yang merasa tidak cocok atas terbentuknya RIS hasil KMB, dan ingin bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia yang beribukota Jogjakarta. Pembubaran dan penggabungan negara-negara bagian itu dimungkinkan dalam pasal 43 dan pasal 49 Konstitusi RlS.
    • Pada bulan April 1950 hanya tinggal beberapa bagian dari negara bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur saja yang belum bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta ).
    • Pada akhirnya tercapai suatu kesepakatan antara negara Republik Indonesia (Jogjakarta) dan negara RlS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur, yang dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama mendirikan negara kesatuan.
    • Persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan tersebut dalam butir c secara resmi dimuat dalam suatu piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia yang berbentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan.
  2. Terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950
    • Setelah persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan dimuat dalam suatu piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950 sebagaimana diuraikan dalam butir l d tersebut, maka proses selanjutnya adalah membuat rancangan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI oleh pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta).
    • Di depan rapat gabungan senat dan DPR RIS, pada tangal 15 Agustus 1950 presiden menyatakan bahwa rancangan perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta).
    • Naskah UUDS yang telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta) ditandatangani bersama Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS, yang selanjutnya diumumkan oleh Menteri Kehakiman dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Berlakunya UUDS 1950
    • UUDS 1950 berlaku di seluruh Wilayah Indonesia dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959, saat Dekrit Presiden dikeluarkan.
  4. UUDS menganut sistem Kabinet Parlementer
    • Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekedar “konstitusional” belaka. Kekuasaan pemerintah ditangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
    • Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen.
    • Menganut Landasan Demokrasi Liberal UUDS menganut Demokrasi Liberal yang mengutamakan kebebasan individu.

Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh) kali karena dijatuhkan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1950-1959 sistem Kabinet Parlementer tidak menjamin kestabilan pemerintah.

D. UUD 1945 dalam Kurun Waktu Kedua

Dasar hukum berlakunya UUD 1945 dalam kurun waktu kedua adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.

Kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :

  1. Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966;
  2. Kurun waktu 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998 yang dikenal dengan masa Orde Baru;
  3. Kurun waktu 2 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999 yang dikenal dengan masa Pasca Orde Baru;
  4. Kurun waktu 22 Oktober 1999 hingga sekarang.

Penjelasan :

  1. Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966
    1. Terjadi pemberontakan G-30-S/PKI. Sewaktu terjadi pemberontakan G-30-S/PKI kondisi negara Indonesia memprihatinkan khususnya di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Akhirnya pemberontakan PKI dapat digagalkan.
    2. Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan TRlTURA yaitu:
      • 1) Bubarkan PKI;
      • 2) Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI;
      • 3) Turunkan harga-harga/perbaikan ekonomi
    3. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
      • Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden mengeluarkan Supersemar kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk mengamankan negara. Lahirnya Supersemar dianggap sebagai lahirnya Orde Baru.
    4. Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1945 sampai sebelum 11 Maret 1966 :
      • Lembaga-lembaga negara belum dibentuk berdasarkan Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945;
      • Hak Budget DPR tidak berjalan, dan pada tahun 1960 Presiden membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah;
      • MPRS mengangkat Presiden seumur hidup;
      • Ketua lembaga-lembaga tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara.
  2. Kurun waktu 1966 – 1998 (Masa Orde Baru). Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1966 – sebelum 21 Mei 1998 :
    1. Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967. Pada tahun 1967 diadakan sidang Istimewa MPRS, yang menarik kembali mandat MPRS dari Presiden pada saat itu yaitu Ir. Soekarno, selanjutnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden (TAP MPRS No. XXXIIl/MPRS/I967).
    2. Sidang Umum MPRS Tahun 1968. Pada tahun 1968 diadakan Sidang Umum MPRS, yang mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden tetap sampai terpilihnya Presiden hasil pemilu (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968).
    3. Sidang Umum MPRS Tahun 1973. Pemilu pertama dalam masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971, selanjutnya pada tahun 1973 diadakan sidang umum MPR, yang menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
    4. Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1966 – 21 Mei 1998
      1. Fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara dalam penye1enggaraan negara belum berjalan secara optimal. Disatu pihak, kekuasaan lembaga tinggi presiden sangat berperan, di lain pihak lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum optimal. Menurut UUD 1945 antara lain dinyatakan:
        • Lembaga tinggi negara yaitu DPR berwenang mengawasi jalannya pemerintahan;
        • Lembaga tinggi negara Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah;
        • Lembaga Tinggi negara BPK yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara, terlepas dari kekuasaan pemerintah.
    5. Dikeluarkannya TAP MPR No.I/MPR/1983, dalam pasal 104 dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 104 TAP MPR No. I/MPR/1983 telah dicabut dengan TAP MPR No. VII/MPR/I998 tanggal 13 Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasaI 37 UUD 1945 yag mengatur perubahan UUD 1945.
    6. Dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum, dimana dinyatakan bahwa MPR berkehendak mempertahankan UUD 1945, dan apabila MPR hendak merubah UUD 1945 harus melalui referendum. TAP MPR No. IV/MPR/1983 telah dicabut dengan TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, Pemerintahan Orde Baru berakhir.
  3. Pelaksanaan UUD 1945 sesudah tanggal 21 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999
    1. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 1998 diadakan Sidang Istimewa MPR.
    2. Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang menetapkan:
      • 1) Mengadakan perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999. Dalam amandemen ini, perubahan yang penting adalah dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan dan dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR, bukan lagi Presiden.
      • 2) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Kurun waktu 22 Oktober 1999 hingga sekarang
    1. Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubaban kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan.
    2. Pada tahun 2001 MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar, adalah:
      1. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan demikian MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara;
      2. MPR tidak lagi menetapkan GBHN;
      3. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat;
      4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
      5. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya;
      6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;
      7. Dengan tegas dinyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR;
      8. Adanya lembaga baru yaitu: DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial;
      9. Adanya Bab baru tentang Pemilu;
      10. Penyempurnaan pasal 23.
    3. Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar adalah:
      1. Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD;
      2. Tidak ada lagi Lembaga Tinggi Negara yang namanya DPA, tapi Presiden diberi wewenang untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat/pertimbangan kepada Presiden yang diatur dengan UU;
      3. Macam dan harga mata uang;
      4. Peraturan baru tentang Bank Sentral;
      5. Mengatur kembali tentang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
      6. Pengertian wilayah negara;
      7. Pengaturan kembali tentang perubahan UUD terutama prosedurnya;
      8. Mengubah seluruh aturan peralihan dan aturan tambahan.

Secara skematis, Pelaksanaan UUD sejak kurun waktu pertama sampai dengan kurun waktu kedua dapat digambarkan sebagai berikut :

Penutup

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

  • Pembukaan terdiri dari 4 Alinea.
  • Pasal-pasal terdiri dari 16 Bab, Bab I sampai dengan Bab XVI, pasal 1 sampai dengan pasal 37.
  • Setelah amandemen IV, UUD 1945 terdiri dari 21 Bab, Bab I sampai dengan Bab XVI (Bab IV dihapus), dan
  • 73 pasal, Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, terdiri 170 Ayat,
  • ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
  • Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kesatuan.

Disamping hukum dasar tertulis, di Negara Indonesia juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi sebagai kebiasaan yang hidup dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan.

Sebagai hukum dasar tertulis UUD 1945 mengikat :

  1. Pemerintah;
  2. Lembaga Negara;
  3. Lembaga Masyarakat;
  4. setiap Warga Negara Indonesia; dan
  5. setiap Penduduk yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 bukan hukum biasa melainkan hukum dasar yang merupakan sumber hukum yang tertinggi, sehingga seluruh hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 terbentuk melalui sejarah yang amat panjang melalui pasang surutnya kejayaan bangsa dan masa-masa penderitaan penjajahan, dan masa-masa perjuangan untuk merdeka, menentukan sendiri hidup dan masa depannya.

Contoh Soal

Lihat di Soal-Soal Latihan Ujian Dinas : Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian Modul Ujian Dinas : Undang-Undang Dasar 1945.

Daftar Pustaka

  1. Abdullah, Rozali, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
  2. Al Marsudi, H. Subandi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003
  3. Alrasid, Harun, Naskah UUD 1945 Sesudah Tiga Kali Diubah oleh MPR, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002
  4. Chorib, Syamsul dan Arijati A. Rachman dan F.X. Ngadiarno, Undang-Undang Dasar 1945, Bahan Diklat Ujian Dinas Tk. I, Jakarta: Pusdiklat Pegawai Departemen Keuangan, 2007
  5. Oesman, Oetojo dan Alfian (ed), Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992
  6. Ranadireksa, Hendarmin, Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi Yang Berkeadilan Rakyat, Bandung: Penerbit Yayasan Pancur Sawah, 2002
  7. Republik Indonesia, Bahan Penataran: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta: BP- 7 Pusat, 1995
  8. Republik Indonesia, Naskah Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen empat kali)
  9. Simorangkir, J.C.T, Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1984
  10. Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005
  11. Sunyoto, P4 dan UUD 1945 dalam Bagan, Jakarta: BP7 Pusat, 1997
  12. Suratman dan Nuzuar Zainun, Pancasila, UUD 1945 dan GBHN, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1998
  13. Yamin, Moh, Tiga Konstitusi, Jakarta:

Share jika bermanfaat..!

referensi : Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia



ARTIKEL TERKAIT
About PortalKPPN 138 Articles
Unofficial Mekanisme Perbendaharan dan Pencairan Dana APBN. Baca : Disclaimer!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.