Modul Ujian Dinas : Sejarah Indonesia

Sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau untuk memperjelas kekinian dalam rangka menatap masa depan. Dengan mempelajari sejarah diharapkan kita dapat memahami arti kehidupan manusia di masa lampau. Keberadaan manusia yang sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi sebelumnya.

Mata pelajaran ini berisi perkembangan Sejarah Indonesia dari masa Pra Kolonial sampai masa Orde Baru dan Reformasi, dengan menitikberatkan pada perkembangan ekonomi di Indonesia, agar para peserta lebih mengetahui bahwa sejak awal bangsa Indonesia tidak hanya berjuang di bidang politik saja tetapi juga di dalam bidang ekonomi dan sosial.

Masa Kolonialisme

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Di awali dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Portugis, Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha mengusainya.

Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena penguasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka dari pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I.


A. Masa Kolonialisme Portugis dan Spanyol

Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim ke Malaka yang baru dapat ditaklukkan pada tahun 1512, bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.

Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari Kerajaan Sunda.

Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan perdagangan penting di pantai utara Pulau Jawa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak, termasuk dua pelabuhan Kerajaan Sunda, yaitu Banten dan Cirebon.

Khawatir peran pelabuhan Sunda Kelapa semakin lemah, raja Sunda mencari bantuan untuk menjamin kelangsungan pelabuhan utama kerajaannya itu. Pilihan jatuh ke Portugis, penguasa Malaka.

Pada tahun 1522, pihak Portugis siap membentuk koalisi dengan Sunda untuk memperoleh akses perdagangan lada yang menguntungkan.

Perjanjian inilah yang memicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan berhasil mengusir orang Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Tanggal ini di kemudian hari dijadikan hari berdirinya Jakarta.

Gagal menguasai pulau Jawa, bangsa Portugis mengalihkan perhatian ke arah timur yaitu ke Maluku. Melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan para pemimpin lokal, bangsa Portugis mendirikan pelabuhan dagang, benteng, dan misi-misi di Indonesia bagian timur termasuk pulau-pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Namun akhirnya Portugis mengalami kekalahan dalam tahun 1575 di Ternate karena penaklukan Belanda atas Ambon, Maluku Utara, dan Banda. Pengaruh Portugis terhadap budaya Indonesia relatif kecil.

Sementara pelaut Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 setelah terlebih dahulu singgah di Filipina dan disambut baik oleh rakyat Tidore.

Bangsa Spanyol dimanfaatkan oleh rakyat Tidore untuk bersekutu dalam melawan rakyat Ternate yang dibantu Portugis. Maka pada tahun 1534, diterbitkan perjanjian Saragosa (tahun 1534) yang isinya antara lain pernyataan bahwa bangsa Spanyol memperoleh wilayah perdagangan di Filipina sedangkan bangsa Portugis tetap berada di Kepulauan Maluku.

B. Masa Kolonialisme Belanda

Pada tahun 1596, pedagang Belanda dengan empat buah kapal di bawah Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Mereka mencari rempah-rempah di sana dan daerah sekitarnya untuk diperdagangkan di Eropa. Namun, karena kekerasan dan kurang menghormati rakyat maka rombongan tersebut diusir dari Banten.

Kemudian pada tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia dengan delapan kapal dipimpin Van Neck dan Jacob van Heemkerck datang di Banten dan diterima Sultan Banten dengan baik. Sejak saat itulah ada hubungan perdagangan dengan pihak Belanda sehingga berkembang pesat perdagangan Belanda di Indonesia.

1. Masa VOC (1602-1799)

VOC dibentuk tanggal 20 Maret 1602, berpusat di Ambon, atas usulan Johan Van Oldenbarneveld

Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menghindarkan persaingan antarpengusaha Belanda (intern) serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Inggris, Spanyol, dan Portugis sebagai musuhnya (ekstern).

Sebagai sebuah perwakilan pemerintah, VOC diberi hak oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut :

  • Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
  • Monopoli perdagangan
  • Mencetak dan mengedarkan uang sendiri
  • Mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat
  • Melakukan perang dengan negara lain
  • Menjalankan kekuasaan kehakiman
  • Pemungutan pajak
  • Memiliki angkatan perang sendiri
  • Mengadakan pemerintahan sendiri

Guberner Jenderal VOC :

  1. Pieter Both (1610–1619) di Ambon.
  2. Pieterzoon Coen (1619–) dari Ambon ke Jayakarta (Batavia).

VOC mengalami kemunduran dan dibubarkan tanggal 31 Desember 1799, disebabkan :

  • Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi.
  • Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa.
  • Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak.
  • Pembayaran devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasukan.
  • Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis.
  • Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.

2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

a. Kerja Rodi Masa Pemerintahan Daendels

Dengan dibubarkannya VOC, Indonesia diwariskan kepada pemerintah di Negeri Belanda bentukan Napoleon Bonaparte (saat itu Belanda dijajah Perancis).

Pada tahun 1807, Jenderal H.W. Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia, tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Upaya yang dilakukan :

  1. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi atau benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.
  2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.
  3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.
  4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang dikembangkan VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.

b. Sistem Sewa Tanah pada Masa Raffles

Daendels dianggap sangat otoriter sehingga pada tahun 1811 Daendels ditarik ke Belanda dan diganti oleh Gubernur Jenderal Janssens.

Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811, dengan nama Kapitulasi Tuntang, berisi :

  1. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.
  2. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
  3. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811 – 1816).

Raffles adalah seorang pembaharu dan penentang feodalisme. Di Indonesia, Raffles menerapkan kebijakan landrent system (sistem sewa tanah). Menurut pandangan Raffles, tanah adalah milik pemerintah. Oleh karena itu, penduduk atau petani yang ingin menggarap tanah harus membayar pajak atau membayar sewa kepada pemerintah.

Selama memerintah di Indonesia, Raffles membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan, membentuk landraad (badan pengadilan) di setiap karesidenan, dan melarang perdagangan budak.

Raffles sangat tertarik pada kebudayaan Jawa sehingga ia menyusun sebuah buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817. Ia juga menemukan bunga bangkai raksasa yang dikenal sebagai bunga Rafflesia Arnoldi. Raffles juga sangat berperan dalam penemuan Candi Borobudur yang saat itu tertimbun tanah.

c. Sistem Tanam Paksa pada Masa Pemerintahan Van Den Bosch

Menghadapi kebangkrutan ekonomi di negeri Belanda, berbagai pemikiran untuk menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia di tanah jajahan mulai bermunculan.

Van den Bosch yang merupakan staff ahli pemerintah Belanda mengusulkan agar diterapkan cultuurstelsel (sistem tanam paksa). Oleh karena itu diangkatlah Van den Bosch sebagai gubernur jendral di Indonesia. Sejak itu mulailah pelaksanaan sistem tanam paksa pada tahun 1830.

Ketentuan-ketentuan tanam paksa

  • Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
  • Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  • Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  • Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  • Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
  • Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
  • Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
  • Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

  • Pelaksanaan Tanam Paksa tidak sesuai dengan peraturan tertulis.
  • Hal ini mendorong terjadinya tindak korupsi pegawai dan pejabat
  • Membawa penderitaan bagi rakyat, banyak pekerja yang sakit.
  • Dipaksa fokus bekerja sehingga nasib sendiri dan keluarga tidak terurus.
  • Menimbulkan bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah.

Pelaksanaan Tanam Paksa berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha.

Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa.

d. Sistem Liberal dan Penanaman Modal Swasta

Tanam Paksa menimbulkan pro dan kontra.

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah :

  • Kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan.
  • Para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij) karena mereka mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa.

Pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah :

  • Kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi (kelompok penganut ajaran agama dan asas liberalisme).

Dukungan terhadap penghapusan tanam paksa semakin kuat setelah pada tahun 1860 di Belanda terbit dua buah buku yang menggambarkan kesengsaraan rakyat jajahan akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Buku-buku tersebut adalah:

  1. Max Havelar yang ditulis oleh Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli.
  2. Suiker Contracten (Kontrak-kontrak Gula) yang ditulis oleh Frans van de Pute.

Karena tuntutan yang makin berani dan gencar, berangsur-angsur sistem tanam paksa mulai dihapuskan. Dengan dihapuskannya sistem tanam paksa, dimulailah babak baru yaitu sistem ekonomi liberal.

C. Perlawanan terhadap Kolonialisme

Perlawanan rakyat Indonesia melawan kekuasaan kolonial antara lain terjadi di Maluku, Sumatera Barat (Perang Padri), Mataram (Perang Diponegoro), Bali (Perang Jagaraga), Kalimantan (Perang Banjar), dan Aceh.

1. Perlawanan di Maluku

Terjadi pada tahun 1817, disebabkan oleh kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat, dipimpin oleh Thomas Matulessy atau Pattimura.

Pada malam hari tanggal 15 Mei 1817 para pemuda Saparua yang dipimpin Pattimura memulai perlawanan terhadap Belanda dengan membakar perahu-perahu pos di pelabuhan. Setelah itu mereka bergerak ke Benteng Duurstede dan mengepung benteng tersebut.

Pada tanggal 16 Mei 1817, benteng tersebut berhasil diduduki oleh barisan Pattimura. Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di daerah Maluku lainnya, seperti di Haruku, Pulau Seram, Larike, Asilulu, dan Wakashilu sehingga perlawanan-perlawanan tersebut sempat mengacaukan pertahanan Belanda.

Pada bulan Juli 1817 Belanda mendatangkan bantuan dengan kekuatan besar dari Batavia sehingga berhasil mendesak pasukan Pattimura. Pada bulan Agustus 1817 Pattimura terpaksa harus menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Dengan berbagai cara akhirnya pada tanggal 18 November 1817 Belanda berhasil menangkap Kapitan Paulus Tiahahu (ayah Christina Martha Tiahahu) yang kemudian dihukum mati. Setelah itu, Christina Martha Tiahahu yang berusia 17 tahun pergi ke hutan untuk ikut melakukan serangan gerilya.

Sekitar bulan November 1817, Pattimura makin terdesak dan akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di alun-alun Kota Ambon.

2. Perang Padri

Perang Padri terjadi dalam tiga tahap, yaitu tahap I tahun 1821-1825, tahap II tahun 1825-1830, dan tahap III tahun 1830-1838.

Perang ini bermula dari adanya pertentangan antara kaum Padri (golongan yang ingin menerapkan syariat Islam) dengan kaum Adat (golongan yang masih mempertahankan adat istiadat seperti berjudi, sabung ayam, dan minum-minuman keras), yang didukung beberapa pejabat penting kerajaan. Pertentangan antara kaum Padri dengan kaum Adat telah menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda.

Kaum Adat dibantu oleh pihak Belanda dengan mengadakan perjanjian persahabatan. Berdasarkan perjanjian ini maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum Adat berhasil menduduki Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan dua meriam dan 100 orang serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum Padri, maka tahun 1821 meletuslah Perang Padri.

Pertempuran terjadi di beberapa daerah. Di sekitar daerah Lintau, Tuanku Pasaman menggerakkan pasukan untuk melawan Belanda. Kemudian Tuanku Nan Renceh memimpin perang gerilya di sekitar daerah Baso. Dalam Perang Padri Belanda membangun benteng di Batusangkar yang dinamakan Fort Van der Capellen.

Beberapa perlawanan kaum Padri cukup mengacaukan kekuatan Belanda sehingga pada tahun 1825 Belanda ingin mengadakan persetujuan untuk meredam serangan kaum Padri. Perjanjian Padang tersebut ditandatangani pada tanggal 15 November 1825. Isi perjanjian tersebut adalah Belanda mengakui beberapa wilayah di Sumatera Barat sebagai wilayah kaum Padri. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Perang Padri mereda. Namun ternyata ini adalah taktik Belanda karena kekuatan Belanda akan dipusatkan di Jawa untuk melawan Pangeran Diponegoro.

Pada tahun 1830 setelah Perang Diponegoro berakhir, Perang Padri berkobar kembali karena Belanda mengkhianati Perjanjian Padang. Sementara itu, kaum Adat mulai banyak yang bergabung dengan kaum Padri untuk melawan Belanda karena kaum Adat banyak yang ditindas dan harus melakukan kerja rodi. Kaum Adat juga menyadari bahwa mereka selama ini telah diadu domba oleh Belanda.

Pos-pos pertahanan Belanda di sekitar Padang berhasil diserang oleh kaum Adat dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Untuk mengatasi hal tersebut, Belanda mendatangkan bantuan dari Jawa. Pada tahun 1833 terjadilah pertempuran besar-besaran. Pusat pertahanan utama kaum Padri saat itu berada di Benteng Bonjol. Pada tahun 1835 daerah Bonjol sudah terkepung. Pada bulan Oktober 1837 pasukan Belanda berhasil menembus Benteng Bonjol. Jatuhlah pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol setelah melalui pertempuran sengit. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Dari Cianjur Imam Bonjol dipindahkan ke Minahasa hingga wafat pada tanggal 6 November 1864, dan dimakamkan di Peneleng dekat Manado.

3. Perang Diponegoro

Perang Diponegoro merupakan salah satu bentuk perlawanan bangsawan pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang tersebut bergejolak ketika pemerintah kolonial Belanda akan membuat jalan raya yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Untuk memperkuat kekuasaannya beliau membangun pusat pertahanan di Selarong.

Namun untuk mengecoh pihak Belanda, Pangeran Diponegoro juga membuat markas berpindah-pindah, ke Pleret, Dekso, dan Pengasih.
Perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat sambutan dan bantuan dari berbagai pihak. Kiai Mojo beserta murid-muridnya dengan niat berjihad telah menggabungkan diri dengan barisan Pangeran Diponegoro. Panglima pasukan dipegang oleh Sentot Alibasha Prawirodirjo. Dengan taktik perang gerilya pada tahun 1825-1826 pasukan Diponegoro memperoleh banyak kemenangan.

Pada tahun 1827, Jenderal De Kock dengan siasat Benteng stelsel banyak mendapat kemenangan. Sebaliknya dari tahun 1827-1829 kedudukan Pangeran Diponegoro sudah cukup sulit. Diantara para pembantunya sudah banyak yang dibujuk Belanda untuk berdamai dan menghentikan perlawanan, seperti Sentot Alibasha Prawirodirjo.

Untuk mengakhiri perang, Belanda menawarkan perundingan, namun Pangeran Diponegoro sulit menerima tawaran itu. Karena situasi yang semakin mendesak, akhirnya Pangeran Diponegoro mau untuk melakukan perundingan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Ternyata itu hanya tipu muslihat, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado kemudian dipindah ke Makassar. Akhirnya tanggal 8 Januari 1855 beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar.

4. Perang Jagaraga

Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di Pantai Buleleng. Sesuai dengan hukum tawan karang, kapal itu menjadi milik Kerajaan Buleleng. Akan tetapi Belanda menuntut agar kapal tersebut dikembalikan. Selain itu, Belanda juga mengultimatum agar seluruh kerajaan di Bali agar tunduk kepada Belanda. Raja Buleleng menolak semua tuntutan Belanda itu, sehingga pada tahun 1846 mendaratkan 1.700 pasukan ke Buleleng. Pemimpin perang dipegang oleh patih kerajaan Buleleng, I Gusti Ktut Jelantik.

Rakyat Bali, terutama di wilayah Kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Ktut Jelantik berusaha bertahan dari gempuran-gempuran pasukan Belanda. Pada pertempuran itu, Buleleng dapat dikalahkan sehingga semua Kerajaan Bali harus tunduk pada Belanda. Oleh karena itu, banyak pasukan Belanda yang ditarik ke Jawa. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh raja dan patih Buleleng untuk menggalang persatuan dan kesatuan dengan kerajaan-kerajaan lain. Di bawah pimpinan Gusti Ktut Jelantik, diseranglah pos Belanda dan senjatanya dirampas.

Melihat kenyataan itu, Belanda semakin marah dan pada tahun 1848 dikirimlah pasukan sejumlah 2.300 orang. Belanda mengancam dan menuntut raja-raja Bali agar membebaskan para tawanan, benteng-benteng yang ada di Bali harus dibongkar. Raja-raja Bali juga harus menanggung kerugian perang serta menyerahkan Ktut Jelantik kepada pihak Belanda. Tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh raja-raja Bali sehingga Belanda melancarkan serangan terhadap pos-pos pertahanan rakyat Bali. Belanda cukup kesulitan untuk dapat menghancurkan pertahanan rakyat Bali.

Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Pasukan Belanda langsung menuju Jagaraga dan mengepung benteng Jagaraga serta menguasai benteng tersebut. Dengan kekalahan dalam Perang Jagaraga tersebut maka tahun 1849 semua kerajaan di Bali sudah berada di bawah kekuasaan Belanda.

5. Perang Banjar

Pada tahun 1859 meletus Perang Banjar karena Belanda menangkap Pangeran Prabu Anom dan pengambilalihan Kerajaan Banjar. Akibat tindakan Belanda tersebut, kaum bangsawan dan rakyat merasa kecewa sehingga mereka mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat.

Pada bulan April 1859, pasukan Banjar menyerang pos-pos Belanda. Pos pertahanan Belanda di Tabanio berhasil diduduki oleh para pejuang Banjar. Pertempuran juga terjadi di sekitar Sungai Barito. Bahkan, pasukan Pangeran Hidayat yang berada di bawah pimpinan Tumenggung Surapati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal Onrust milik Belanda. Kemarahan Belanda makin memuncak sehingga pada tahun 1860 Belanda menuntut agar Pangeran Hidayat menyerah, namun tuntutan itu ditolak. Untuk melampiaskan kemarahan maka tanggal 11 Juni 1860 Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Banjar. Banjar langsung diperintah oleh seorang penguasa Belanda.

6. Perang Aceh

Rakyat Aceh sangat anti terhadap Belanda. Mereka memandang Belanda sebagai orang-orang kafir. Sebelum Perang Aceh meletus, pada tahun 1873 Belanda mengirim utusan ke Kutaraja untuk menyampaikan tuntutan agar Aceh tunduk kepada Belanda. Akan tetapi, Sultan Mahmud Syah menolak sehingga Belanda melancarkan serangan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler. Pasukan Kohler berhasil menembus pertahanan pasukan Aceh dan masuk kota. Sementara pasukan Aceh bertahan di Masjid Raya. Dalam pertempuran itu Kohler tewas tetembak di halaman Masjid Raya sehingga serangan Belanda tersebut gagal.

Pada bulan Desember 1873, Belanda melancarkan serangan kembali di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Swieten. Serangan Belanda ini berhasil mengalahkan para pejuang Aceh bahkan dapat merebut Masjid Raya dan menduduki istana.

Rakyat terus melakukan serangan yang dipimpin oleh para teuku (panglima atau bangsawan) dan para teungku (ulama). Salah seorang pemimpin pertempuran itu adalah Teungku Cik Di Tiro. Sementara Teuku Umar bersama istrinya, Cut Nyak Dhien memimpin pertempuran di pantai barat Aceh. Pada tahun 1882 Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan pasukannya telah berhasil menguasai daerah Meulaboh.

Perang Aceh berlangsung lebih dari sepuluh tahun, Belanda sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, tetapi baru bisa menguasai daerah Kutaraja. Belanda merasa kesulitan menaklukan rakyat Aceh sehingga mengirim Snouck Hurgronye yang memakai nama samaran Abdulgafar yang bertugas mempelajari cara yang paling tepat dalam menghadapi perlawanan orang-orang Aceh. Ia berkesimpulan bahwa Belanda harus bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan para ulama.

Pada tahun 1893 secara tidak diduga-duga Teuku Umar dan pasukannya menyerah kepada Belanda. Bahkan Teuku Umar diangkat sebagai panglima yang dipersenjatai lengkap. Namun, pada tahun 1896 setelah mendapatkan senjata dan perbekalan lengkap, ia dan pasukannya memihak kembali kepada perjuangan rakyat Aceh.

Untuk itu Belanda membentuk pasukan khusus antigerilya yang dinamakan Marsose. Pada tahun 1899, Belanda menyerbu pos-pos pertahanan dan perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun itu juga ketika terjadi pertempuran di Meulaboh, Teuku Umar gugur sebagai kusuma bangsa. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dhien yang terus bergerilya bersama pasukannya. Namun pada tahun 1905 Cut Nyak Dhien dapat ditangkap Belanda dan dibuang ke Sumedang hingga wafat pada tanggal 6 November 1908.

Sementara itu, Sultan Muhammad Daud Syah dan Panglima Polim terus melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah. Namun pada tahun 1903 pasukan kedua pemimpin tersebut semakin terdesak dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 1903 keduanya menyerah. Dengan tertangkapnya beberapa pemimpin Aceh maka pada tahun 1904 Belanda menguasai Aceh.

Masa Kebangkitan Nasional

A. Politik Etis dan Perkembangan Pendidikan

Penderitaan rakyat pribumi menggugah beberapa tokoh Belanda untuk membalas budi terhadap tanah jajahan yang telah memberikan kemakmuran terhadap negeri Belanda. Tumbuhnya kesadaran perikemanusiaan dalam hubungan kolonial, yang melahirkan keinginan untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi menjadi program semua partai politik di negeri Belanda. Pandangan itulah yang kemudian melahirkan politik etis, yaitu sebagai tanda balas budi atau berhutang budi terhadap bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh orang Belanda yang bernama Mr. C. Th Van Deventer sekitar tahun 1899, dan pada tahun 1900 pemerintah Belanda menjalankan politik etis tersebut.

Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer yang berisi:

  1. Irigasi (pengairan), yaitu pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk.
  2. Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi rakyat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
  3. Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ( Pulau Jawa) ke daerah lain yang jarang penduduknya.

Penerapan politik etis membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia (Indonesia). Pengaruh pendidikan Barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputera yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputera harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputera itu disebut “priyayi baru” yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi penyalur ide-ide dan pemikiran yang ingin membawa kemajuan dan pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan kolonialisme Belanda.

Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan setelah lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang tua mereka. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran “nasional” sebagai bumiputera di Hindia, dan bergerak bersama dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi makna baru bagi kaum pelajar terdidik saat itu.

B. Lahirnya Kebangkitan Nasional dan Pertumbuhan Organisasi Pergerakan

Munculnya kesadaran sebagai bangsa yang senasib sepenanggungan dan bangsa yang berdaulat disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

  1. Faktor yang berasal dari luar negeri, yaitu pada waktu itu Asia sedang menghadapi imperialisme. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti bahwa bangsa timur dapat mengalahkan bangsa barat.
  2. Faktor yang berasal dari dalam negeri, yaitu adanya rasa tidak puas dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda yang antara lain dipimpin oleh Pattimura, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dll. Namun perlawanan-perlawanan itu menemui kegagalan. Kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa untuk mengubah taktik dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi modern.

Para tokoh pergerakan kita juga menyadarai bahwa perjuangan menggunakan kekuatan senjata tidak banyak memperoleh hasil sehingga mereka berpikir untuk menggunakan sebuah organisasi yang mewadahi aspirasi mereka dalam mewujudkan kemerdekaan.

Berikut adalah beberapa organisasi yang muncul sebagai wujud kebangkitan nasional Indonesia.

1. Budi Utomo

Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia sehingga tanggal berdirinya disebut Hari Kebangkitan Nasional.

  • Didirikan tanggal 20 Mei 1908
  • Tokoh perintis : Dr. Wahidin Sudirohusodo
  • Berpusat di Yogyakarta
  • Ketua : Sutomo yang dibantu oleh Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan Tirtokusumo
  • Tujuan : untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan kegiatan pengajaran dan usaha memajukan budaya masyarakat.

Dalam rangka memantapkan kegiatannya, pada tanggal 5 Oktober 1908 Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta.

Kongres tersebut memutuskan antara lain:

  • Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik.
  • Program kegiatan diarahkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sejak tahun 1915, Budi Utomo melakukan kegiatan politik dengan bergabung ke volksraad dan ikut di dalam Konsentrasi Radikal, sebuah kelompok yang cukup tegas menuntut perbaikan dan kebebasan bangsanya.

2. Sarekat Islam (SI)

  • Berdiri sejak 1909, oleh Tirtoadisuryo di Jakarta
  • Merupakan perkembangan dari Sarekat Dagang Islam. Namun, perkumpulan dagang itu tidak dapat berkembang, sehingga tahun 1911 Haji Samanhudi membentuk Sarekat Dagang Islam di Surakarta.
  • Nama SDI diubah menjadi SI pada tahun 1912 untuk memperluas anggotanya sehingga tidak terbatas untuk kaum pedagang saja, tetapi untuk rakyat secara keseluruhan
  • Merupakan organisasi massa pertama di Indonesia
  • Tujuan : memajukan perdagangan bagi para pedagang bumiputera agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang Cina.

Program dan tujuan Sarekat Islam adalah sebagai berikut :

  • Memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian.
  • Membina persatuan dan memajukan umat Islam.
  • Mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1921 SI pecah menjadi dua karena paham sosialis-komunis menyusup. Kedua pecahan SI tersebut adalah:

  • SI Putih, berhaluan Islam berpusat di Yogyakarta. Pemimpin-pemimpinnya adalah Abdul Muis, Haji Agus Salim, dan Suryopranoto.
  • SI Merah, berhaluan komunis berpusat di Semarang. Pemimpin-pemimpinnya adalah Semaun, Alimin, dan Darsono.

3. Indische Partij

  • Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung
  • Oleh E.F.E Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) yang dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai.
  • Merupakan organisasi atau partai politik yang pertama di Indonesia

Indische Partij merupakan organisasi pergerakan revolusioner dan bersifat politik dengan tujuan berikut :

  • Mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebersamaan atau persatuan antara orang-orang Indo dan bumiputera.
  • Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.

Indische Partij mendapat simpati dan dukungan dari para pejuang revolusioner sehingga Belanda pun mulai curiga. Terlebih para pemimpin Indische Partij banyak melontarkan kritik yang cukup pedas terhadap berbagai kebijakan dan tindakan Belanda. Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlander was (Seandainya Aku Seorang Belanda). Dalam tulisan itu, telah diuraikan secara pedas perilaku orang-orang Belanda yang hidup bermewah-mewahan dan mengisap kekayaan orang-orang bumiputera. Tulisan itu menimbulkan kemarahan orang-orang Belanda.

Perkembangan Indische Partij dipandang membahayakan pemerintah kolonial. Oleh karena itu pada tanggal 4 Mei 1913, Belanda segera mengambil tindakan dengan menyatakan bahwa Indische Partij merupakan partai terlarang. Para pemimpinnya ditangkap dan ketiga tokoh pendirinya dibuang ke Belanda.

4. Muhammadiyah

  • Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan.
  • Berasaskan Islam dan merupakan organisasi dakwah, bukan organisasi politik.
  • Muhammadiyah banyak bergerak di bidang sosial dan keagamaan.
  • Tujuan : untuk memurnikan pelaksanaan agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melakukan berbagai gerakan pembaruan dengan cara membersihkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat harus dicerdaskan dan ditambah pengetahuannya melalui kegiatan dakwah dan pendidikan.

Selain itu, Muhammadiyah juga mengembangkan usaha untuk meningkatkan martabat manusia agar mampu bersaing dengan orang-orang Belanda. Program dan usaha nyata dari Muhammadiyah antara lain membangun tempat ibadah, rumah sakit, panti asuhan, dan sekolah. Berbagai usaha itu terus berkembang sampai sekarang.

C. Perkembangan Organisasi Pergerakan

Lahirnya beberapa organisasi pergerakan di masa kebangkitan nasional telah merintis dan mendorong perkembangan organisasi-organisasi lain.

Berikut beberapa organisasi yang muncul.

1. Organisasi Pergerakan Kepemudaan

Tri Koro Dharmo (Jong Java)

  • Merupakan pelopor munculnya organisasi pergerakan pemuda
  • Berdiri di Jakarta tanggal 7 Maret 1915, dipimpin oleh R. Satiman Wiryosanjoyo
  • Tri Koro Dharmo berarti tiga tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti.
  • Tujuan organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan mempererat tali persaudaraan antarpemuda, membangkitkan rasa cinta tanah air, bahasa, dan kebudayaan sendiri.
  • Tahun 1918 nama Tri Koro Dharmo diubah menjadi Jong Java, artinya Jawa Muda.
  • Berdirinya Jong Java telah mendorong lahirnya organisasi-organisasi pemuda lainnya di berbagai daerah.

Jong Sumateranen Bond (Persatuan Pemuda Sumatera)

  • Dibentuk oleh para pemuda Sumatera yang ada di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1917.
  • Tokoh organisasi ini antara lain Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin.
  • Tujuan Jong Sumateranen Bond adalah memperkuat tali persatuan antarpelajar asal Sumatera.

Selain itu terbentuk pula Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes (Sulawesi), dan Jong Borneo. Organisasi-organisasi pemuda itu masih kental sifat kedaerahannya. Tujuan organisasi-organisasi itu pada dasarnya adalah mempersatukan para pemuda dan pelajar dari daerah asalnya yang hidup di daerah atau kota lain.

2. Organisasi Pergerakan yang Bersifat Keagamaan

Seiring dengan perkembangan pergerakan nasional, para tokoh agama tidak tinggal diam. Mereka justru mendirikan berbagai organisasi pergerakan. Di samping Muhammadiyah terdapat beberapa organisasi lain sesuai dengan agama yang dianut pendirinya.

a. Al-Irsyad

Organisasi Al-Irsyad didirikan tahun 1914 oleh keturunan Arab di Indonesia. Tokohnya antara lain Ahmad Sukarti. Organisasi ini lebih menekankan gerakan pendidikan dan menciptakan persamaan antarumat manusia.

b. Pakempalan Politik Katolik Jawa

Umat Katolik pada tanggal 22 Februari 1922 mendirikan Pakempalan Politik Katolik Jawa dengan tujuan organisasi ini berusaha ikut memajukan rakyat Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh I.J. Kasimo.

c. Perserikatan Kaum Kristen

Tahun 1929, orang-orang Kristen protestan mengikuti jejak umat Katolik dengan mendirikan organisasi Perserikatan Kaum Kristen yang dipimpin oleh R.M. Noto Sutarsa. Organisasi ini berkeyakinan bahwa Indonesia akan merdeka secara berangsur-angsur.

d. Nahdatul Ulama (NU)

NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Beberapa tokoh pendiri NU antara lain K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, dan K.H. Wahid Hasyim.

Tujuan organisasi NU adalah:

  1. Menegakkan syariat Islam dan menganut haluan Ahlulsunah wal Jama’ah.
  2. Melaksanakan berlakunya hukum Islam di dalam masyarakat.

Basis keanggotaan NU umumnya ada di daerah pedesaan. Di Indonesia, NU merupakan organisasi massa Islam terbesar. Pada tahun 1937, NU pernah bergabung dalam MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia).

3. Organisasi Pergerakan yang Bersifat Kebangsaan

a. Organisasi yang bersifat kebangsaan dan nonkooperasi

Banyak organisasi pergerakan yang menyatakan diri bersifat kebangsaan dan nonkooperasi. Organisasi-organisasi itu antara lain:

1) Perhimpunan Indonesia (PI)

Perhimpunan Indonesia sewaktu masih bernama Indische Vereeniging lebih bersifat sosial. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa yang belajar di negeri Belanda. Akan tetapi setelah tahun 1922 organisasi ini mulai berkembang menjadi bercorak politik dan bersifat nasional yang selanjutnya menjadi organisasi radikal.

Tujuan PI adalah memperjuangkan nasib bangsa Indonesia agar lekas memperolah kemerdekaan dan bebas dari penindasan kaum penjajah. PI menjadi penyambung dan sarana perjuangan bangsa Indonesia di luar negeri. PI juga semakin mendorong dan menggiatkan perjuangan berbagai organisasi pergerakan di tanah air. Pada perjuangan selanjutnya, PI menerbitkan majalah yang bernama Indonesia Merdeka.

Kegiatan dan perkembangan PI dinilai membahayakan pemerintah kolonial Belanda sehingga beberapa pemimpinnya ditangkap. Pada tahun 1927, Mohammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdulmajid Joyodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo ditangkap. Setahun kemudian mereka diajukan ke pengadilan di Den Haag, tetapi karena tidak terbukti bersalah akhirnya mereka dibebaskan.

2) Partai Komunis Indonesia (PKI)

Tahun 1914, Sneevliet dan Semaun mendirikan sebuah organisasi yang berpaham komunis dengan nama Indische Sociaal Demokratische Vereeniging (ISDV) di Semarang. ISDV kurang menarik minat masyarakat sehingga pada tahun 1920 diganti dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diketuai oleh Semaun. PKI menjalankan politik sesuai dengan garis Komunis Internasional. Anggotanya kebanyakan para buruh dan tani.

Untuk mencari massa, PKI melakukan infiltrasi (penyusupan) ke dalam organisasi lain seperti SI sehingga SI pecah menjadi SI Putih dan SI Merah. PKI cenderung mementingkan kemenangan partainya dan sering melakukan pemogokan. Tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan di Banten, Jakarta, dan Solo. Namun, semua pemberontakan itu dapat digagalkan oleh pemerintah Belanda. Tokoh-tokohnya ditangkap dan dibuang ke Digul, tetapi ada juga yang berhasil meloloskan diri, misalnya Tan Malaka meloloskan diri ke luar negeri.

3) Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pada tanggal 4 Juli 1927 dibentuklah Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Beberapa tokoh pendiri PNI antara lain Ir. Sukarno, Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Cipto Mangunkusumo.

Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka, asas atau prinsip dasar perjuangan PNI adalah sebagai berikut :

  • Selfhelp, artinya menolong diri sendiri.
  • Nonkooperasi, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda.
  • Marhaenisme, artinya memperjuangkan rakyat kecil.

PNI memiliki andil yang cukup besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ir. Soekarno sebagai pimpinan PNI dengan kepandaiannya berpidato telah mempropagandakan ide-ide dan program-program PNI dengan cemerlang. Oleh karena itu, pengaruh PNI makin meluas dan anggotanya pun makin besar, kegiatannya makin meningkat.

Perkembangan PNI ternyata mengkhawatirkan pihak pemerintah Belanda sehingga kegiatannya dibatasi. Tanggal 29 Desember 1929, Ir. Sukarno, Maskun, Gatot Mangkuprojo, dan Supriadinata ditangkap. Tahun 1930 mereka diajukan ke pengadilan di Bandung. Di depan pengadilan, Ir. Sukarno mengemukakan pidato pembelaannya dengan judul Indonesia Menggugat.

4) Partindo dan PNI Baru

Walaupun kesalahan para pemimpin PNI tidak terbukti lewat pengadilan, namun Ir. Sukarno dan kawan-kawan tetap ditahan di penjara Sukamiskin Bandung. Kepemimpinan PNI kemudian dipegang oleh Mr. Sartono. PNI tetap dituduh telah melakukan kejahatan. Mengingat ancaman dan tuduhan Belanda itu maka Mr. Sartono segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi para pengikutnya. Agar tidak diancam oleh Belanda maka PNI pada tahun 1931 dibubarkan.

Mr. Sartono kemudian membentuk Partindo (Partai Indonesia). Sementara itu beberapa tokoh yang tidak setuju dengan pembubaran PNI, membentuk organisasi dengan nama PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) yang lebih dikenal dengan nama PNI Baru. Pimpinan PNI Baru adalah Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Partindo dan PNI Baru memiliki asas dan tujuan yang tidak jauh berbeda. Tujuan itu adalah mencapai Indonesia merdeka melalui perluasan hak-hak politik rakyat dan pembentukan pemerintahan yang demokratis.

Partindo dan PNI Baru terus mengalami perkembangan, namun Partindo lebih popular dan cepat berkembang. Apalagi setelah Ir. Sukarno dibebaskan dari penjara pada tahun 1932 dan bergabung dengan Partindo. Pada tahun 1933 Partindo sudah memiliki 71 cabang sehingga pemerintah kolonial selalu mengawasi setiap kegiatannya. Begitu juga PNI Baru di bawah Mohammad Hatta dipandang membahayakan. Pada tahun 1933 Ir. Sukarno kembali ditangkap dan diasingkan ke Ende, Flores kemudian tahun 1934 Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir juga ditangkap dan diasingkan ke Digul.

5) Taman Siswa

  • Taman Siswa adalah organisasi sosial yang menekankan gerakannya pada bidang pendidikan,
  • Didirikan oleh Suwardi Suryaningrat. (Ki Hajar Dewantara) pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa untuk mengangkat derajat dan martabat rakyat, diperlukan pendidikan dan pembinaan kebudayaan. Sehubungan dengan itu maka beliau mendirikan sekolah dengan sistem among.

Prinsip pendidikan dan semboyan yang dikembangkan oleh Taman Siswa adalah:

  • a) Ing ngarso sung tulada (di depan memberi teladan).
  • b) Ing madya mangun karsa (di tengah aktif dan menggerakkan kegiatan).
  • c) Tut wuri handayani (di belakang selalu mengikuti dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang agar dapat memberikan kekuatan)

Ki Hajar Dewantara telah menjadi perintis sistem pendidikan nasional sehingga tanggal lahir beliau, 2 Mei 1889 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan Taman Siswa telah dapat menggelorakan semangat kebangsaan. Generasi muda yang telah terdidik mampu mempertahankan harga diri sebagai kekuatan perjuangan menentang Belanda.

6) Majelis Islam A’la Indonesia

Pada tahun 1937, di Surabaya dibentuk organisasi Islam yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang merupakan federasi (gabungan) organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia waktu itu.

Beberapa organisasi Islam yang tergabung dalam MIAI antara lain Muhammadiyah, NU, PSII, dan Al-Irsyad.

MIAI adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan yang bertujuan memecahkan berbagai persoalan keagamaan dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Namun, MIAI dikenal sebagai organisasi yang anti budaya barat karena tidak sesuai dengan Islam. Oleh sebab itu, MIAI dalam praktiknya cenderung menentang Belanda sehingga sifat-sifat politik pun ada di dalam perjuangan MIAI.

b. Organisasi Pergerakan yang Bersifat Kebangsaan dan Kooperasi

Pada bulan Agustus 1933, pemerintah Hindia Belanda menghentikan dan melarang kegiatan politik yang radikal. Para pemimpin pergerakan ditangkap. Dengan demikian perjuangan yang bersifat nonkooperasi bisa dikatakan berakhir. Para tokoh pergerakan yang lebih moderat mulai memikirkan upaya pergerakan perjuangan agar terus berjalan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus bersikap kooperasi.

Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat kooperasi antara lain:

1) Partai Indonesia Raya (Parindra)

  • Didirikan pada tahun 1935 di Surakarta
  • Merupakan hasil penggabungan antara Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Budi Utomo, dan beberapa perkumpulan daerah
  • Dipegang oleh Dr. Sutomo, digantikan oleh Wuryaningrat kemudian Mohammad Husni Thamrin

Rumusan tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia yang mulia dan sempurna berdasarkan demokrasi dan nasionalisme. Di dalam berjuang, Parindra mengirimkan wakilnya duduk di dalam Volksraad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

2) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

  • Didirikan pada tanggal 24 Mei 1937 oleh bekas tokoh-tokoh Partindo (Partai Indonesia), antara lain Sartono, A.K. Gani, Sanusi Pane, Moh. Yamin, dan Amir Syarifuddin.
  • Tujuan : mengusahakan Indonesia bebas dan merdeka namun dengan cara yang lebih halus.

Keanggotaan Gerindo berkembang luas, selain kaum bumiputera juga menerima anggota dari orang-orang peranakan Eropa, Cina, dan Arab. Gerindo kemudian bergabung dengan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dalam menentang fasisme Jepang.

3) Perjuangan di dalam Volksraad

  • Merupakan semacam dewan penasihat yang tugas dan wewenangnya sangat terbatas.
  • Di antara anggota Dewan Rakyat terdapat orang-orang Indonesia yang merupakan wakil-wakil organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan yang mempunyai wakil dalam Volksraad itu kemudian membentuk Konsentrasi Radikal.
  • Organisasi yang ikut bergabung dalam Konsentrasi Radikal antara lain ISDV, Budi Utomo, dan SI.
  • Konsentrasi Radikal kemudian mengajukan tuntutan agar Volksraad tidak hanya berfungsi sebagai dewan penasihat, tetapi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat agar memiliki hak dan wewenang lebih luas.

Perjuangan melalui Volksraad masih juga belum banyak berhasil. Namun, wakil-wakil dari beberapa organisasi pergerakan terus berjuang dengan membentuk Fraksi Nasional pada tanggal 27 Januari 1930. Salah satu tokoh pimpinan Fraksi Nasional adalah M. Husni Thamrin. Tujuan Fraksi Nasional adalah mengusahakan kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui cara yang sesuai dengan hukum.

Untuk itu Fraksi Nasional mengajukan beberapa usul, antara lain:

  • a) Perlu adanya pembaruan dalam sistem ketatanegaraan
  • b) Adanya persamaan hak dalam bidang politik dan ekonomi

Usul Fraksi Nasional tersebut juga tidak dapat dipenuhi karena pemerintah Hindia Belanda makin bersikap keras. Kemudian di dalam Volksraad muncul sebuah petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936. Petisi ini terkenal dengan sebutan Petisi Sutarjo.

Petisi Sutarjo menuntut agar pemerintah Belanda memberikan otonomi atau pemerintahan sendiri kepada rakyat Indonesia secara berangsur-angsur, tetapi pada akhirnya Petisi Sutarjo pun ditolak.

4) Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Sebagai kelanjutan perjuangan rakyat Indonesia maka pada tahun 1939 lahirlah Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Beberapa hal yang mendorong berdirinya GAPI antara lain:

  • Gagalnya Petisi Sutarjo
  • Sikap pemerintah Belanda yang kurang memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia
  • Berkembangnya fasisme di beberapa negara

Sehubungan dengan sebab-sebab itu maka M. Husni Thamrin memikirkan perlunya kerja sama di antara partai-partai politik yang ada sehingga pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta.

GAPI dipimpin oleh M. Husni Thamrin, Mr. Syarifuddin, dan Abikusno Cokrosuyoso.

Organisasi-organisasi yang tergabung dalam GAPI :

  • Parindra,
  • Gerindo,
  • Pasundan,
  • Partai Islam Indonesia,
  • Partai Katolik, dan PSII.

Tuntutan sekaligus semboyan perjuangan GAPI adalah Indonesia berparlemen dan menuntut kesejahteraan rakyat.

Untuk mengaktifkan gerakan GAPI ini maka dibentuklah sebuah badan yang disebut Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Pada tahun 1941 KRI diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

D. Kongres Pemuda

Munculnya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah telah mendorong pemikiran perlunya persatuan di antara mereka. Oleh karena itu pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 diselenggarakan kongres organisasi-organisasi pemuda di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda yang ada, misalnya Jong Java, Jong Sumateranen Bond, dan Jong Islamiten Bond. Kongres ini dikenal sebagai Kongres Pemuda Indonesia I.

Dalam kongres ini disepakati untuk menciptakan persatuan para pemuda Indonesia. Persatuan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan golongan, perbedaan bahasa maupun agama. Tema pokok Kongres Pemuda Indonesia I adalah Indonesia Bersatu.

Untuk melaksanakan kesepakatan Kongres Pemuda Indonesia I maka pada tanggal 26-28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta.

Adapun tokoh-tokoh yang menjadi panitia penyelenggara Kongres Pemuda Indonesia II adalah sebagai berikut :

  • Ketua : Sugondo Joyopuspito
  • Sekretaris : Muhammad Yamin
  • Bendahara : Amir Syarifuddin
  • Anggota : Abu Hanifah, W.R. Supratman, Sukarjo Wiryopranoto, Kuncoro Purbopranoto, dan M.H. Thamrin

Tujuan kongres adalah menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indoneisa. Pada hari terakhir kongres, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928 dibacakan ikrar Sumpah Pemuda.

Adapun isi Sumpah Pemuda itu ialah sebagai berikut.

  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia
  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Tokoh perumus Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin.

Di samping ikrar Sumpah Pemuda, kongres juga menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan dan Sang Merah Putih diakui sebagai bendera bangsa Indonesia.

Di samping mempertinggi semangat kebangsaan dan persatuan, Sumpah Pemuda juga memperkuat identitas bangsa Indonesia. Pernyataan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia adalah bukti meningkatnya kesadaran dan identitas kita.

Masa Kemerdekaan dan Masa Orde Lama

A. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai Batavia. Karena semakin terdesak serta tidak adanya bantuan dari Amerika Serikat akhirnya Belanda terpaksa harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati (Subang, Jawa Barat) tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian ini ditandatangani Jenderal Teerporten selaku wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia dengan Jenderal Immamura sebagai pimpinan tentara Jepang di Indonesia.

Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang maka seluruh daerah Hindia Belanda dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan militer:

  1. Daerah bagian tengah meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas dengan kantor pusat di Batavia.
  2. Daerah bagian barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit Tinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima.
  3. Daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat di bawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, Jepang mendirikan beberapa organisasi dan melaksanakan kerja paksa. Organisasi-organisasi tersebut adalah:

1. Gerakan Tiga A

Semboyan Gerakan Tiga A adalah Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia.

Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin S.H.

Namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera.

2. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)

Dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan “Empat Serangkai”, yaitu : Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.

Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Ternyata Gerakan Putera menjadi bumerang bagi Jepang. Hal ini disebabkan karena anggota-anggota Putera memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.

3. Pembela Tanah Air (PETA)

  • Merupakan sebuah organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya berisi pemuda-pemuda Indonesia
  • Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia dididik kemiliteran oleh pasukan Jepang
  • Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik.
  • Namun karena PETA bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah Indonesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan.

Berikutnya Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai. Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah Komando Militer Jepang.

4. Romusha

  • Romusha adalah kerja paksa (tanpa dibayar) pada zaman pendudukan Jepang.
  • Tujuan : membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian.

5. Wajib Militer

Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya.

  • Seinendan (Barisan Pemuda), dibentuk tanggal 9 Maret 1943 dengan anggota para pemuda usia 14-22 tahun.
  • Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dibentuk tanggal 29 April 1943 dengan anggota para pemuda usia 23-25 tahun.
  • Fujinkai (Barisan Wanita), dibentuk pada bulan Agustus 1943, dengan anggota para wanita usia 15 tahun ke atas.
  • Gakutotai (Barisan Pelajar), anggotanya terdiri dari murid-miridd sekolah lanjutan.
  • Heiho (Pembantu Pranjurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943 dengan anggota pemuda berusia 18-25 tahun.
  • Suisyintai (Barisan Pelopor), dibentuk pada tanggal 24 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat.

Karena pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dipegang oleh militer, maka semua jenis kegiatan diarahkan untuk kepentingan perang. Sumber alam dan bahan makanan diperas oleh Jepang. Hal ini menyebabkan rakyat sangat menderita serta kekurangan sandang dan pangan sehingga terjadi kematian di berbagai tempat. Selain pemerasan di bidang pertanian, Jepang juga mewajibkan rakyat untuk menyerahkan besi-besi tua untuk pembuatan senjata. Jepang juga merampas harta benda rakyat terutama emas.

B. Masa Kemerdekaan

Menjelang akhir tahun 1944 Jepang mendapat kekalahan dalam perang Pasifik. Akibatnya Kabinet Tojo jatuh dan digantikan oleh Kabinet Koiso. Dalam kebijakannya, Koiso mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Berbagai daerah pangkalan tentara Jepang dikuasai oleh Tentara Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat, diantaranya adalah daerah Balikpapan. Pada bulan Maret 1945 Panglima Tentara di Jakarta mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Badan baru ini bermaksud menyelidiki masalah tata pemerintahan, ekonomi, politik dalam rangka pembentukan negara merdeka. Upacara peresmian dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 di Pejambon yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi Jepang dan diikuti penaikan Bendera Merah Putih. Badan ini diketuai oleh dr. Radjiman Widyodiningrat. Dalam sidangnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 badan ini telah melahirkan konsep dasar negara. BPUPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk badan baru, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dengan penyerahan Jepang itu terjadi kevakuman kekuasaan di Indonesia. Bangsa Indonesia kemudian mempergunakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun kekalahan Jepang sangat dirahasiakan, tetapi berkat kecepatan para pemuda Indonesia, berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu sampai juga pada pemimpin-pemimpin Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 bertempat di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta para pemuda dari berbagai kelompok mengadakan rapat di bawah pimpinan Chaerul Saleh.

Rapat memutuskan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Para pemuda lalu mengirimkan utusan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan hasil putusan rapat tersebut. Para pemuda juga minta agar pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia lepas dari segala ikatan dengan Jepang. Semula Soekarno-Hatta menolak usul para utusan tadi dengan alasan bahwa mereka harus berembug dulu dengan para pemimpin lainnya serta harus mendengarkan keterangan resmi tentang penyerahan Jepang. Utusan yang terdiri atas pemuda Darwis dan Wikana akhirnya kembali dan menyampaikan hasil penolakan tersebut. Penolakan tersebut mempertajam perbedaan pendapat yang telah ada antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945, sedang golongan tua masih menekankan perlunya rapat dengan PPKI terlebih dahulu.

Adanya perbedaan pendapat itu mendorong golongan pemuda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Untuk itu pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok kota kecil di sebelah timur Jakarta.

Sementara itu di Jakarta tercapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Mr. Ahmad Subardjo memberi jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas jaminan itu Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta Bung Karno dan Bung Hatta langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di rumah inilah naskah proklamasi disusun dan rumusannya berhasil diselesaikan pada menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945.

Pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah kediaman Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) naskah proklamasi tersebut diumumkan oleh Soekarno – Hatta dihadiri pemimpin-pemimpin bangsa dan berbagai kalangan pemuda. Kemerdekaan yang telah dicapai itu harus dibela dan dipertahankan.

Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD serta menunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam sidang berikutnya tanggal 22 Agustus 1945 berhasil dibentuk berbagai kementrian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan (8) provinsi. Selanjutnya berhasil pula dibentuk Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Sedikit demi sedikit aparat pemerintahan semakin lengkap, sehingga roda pemerintahan pun mulai berjalan.

Untuk menegakkan kedaulatan, negara yang baru lahir ini dihadapkan dengan berbagai tantangan. Bentrokan dengan Jepang terjadi di berbagai daerah

Demikian juga dengan Sekutu yang ternyata diboncengi oleh NICA. Perang Kemerdekaan pun terjadi di mana-mana bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

C. Orde Lama

1. Pasca Kemerdekaan

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

  • Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai Sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
  • Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
  • Kas negara kosong.
  • Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

  • Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
  • Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
  • Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu: masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari South East Asia Command (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Mountbatten. Untuk Indonesia SEAC membentuk Allieu Force Netherlands East Indies (AFNEI) yang terdiri atas pasukan Inggris yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia yang mendarat di luar Jawa dan Sumatera. Pasukan ini bertugas melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang.

Pemerintah RI menerima kedatangan pasukan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan pihak Sekutu terhadap RI. Pada tanggal 1 Oktober 1945 Letnan Jenderal Christison, menyatakan bahwa pihaknya mengakui (de fakto) pemerintahan Republik Indonesia. Semenjak itu pasukan-pasukan Inggris mulai memasuki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera. Namun kemudian timbul ketegangan-ketegangan baru antara pasukan Inggris dan pasukan RI yang kemudian berkembang menjadi pertempuran-pertempuran. Apalagi setelah diketahui bahwa kedatangan tentara Inggris itu diboncengi oleh NICA. Sehingga pasukan-pasukan RI tidak hanya menghadapi Jepang tetapi juga Inggris dan NICA (Belanda). Keadaan ini sudah diduga oleh para pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober 1945 memutuskan untuk membentuk suatu tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Dengan cepat, NICA menguasai beberapa wilayah Indonesia sehingga pada November 1946 pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan Perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

Isi perundingan tersebut adalah:

  • Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura
  • Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda bersama-sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
  • Pemerintah RIS dan Pemerintah Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalaya.

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengkhianati Perundingan Linggarjati dengan melancarkan Agresi Militer I untuk menyerang wilayah-wilayah RI. Tindakan Belanda tersebut mengundang reaksi dunia internasional sehingga PBB membentuk komisi perdamaian yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat yang disebut Komisi Tiga Negara (KTN).

Berkat bantuan KTN, Indonesia dan Belanda akhirnya mengadakan Perundingan Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo.

Isi Perjanjian Renville tersebut adalah:

  • Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada RIS yang segera terbentuk.
  • RIS berkedudukan sejajar dengan Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
  • Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS.
  • Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda kembali mengkhianati perundingan dengan Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer II. Agresi Militer Belanda II bertujuan menghapuskan pemerintahan RI dengan menduduki kota-kota penting di Pulau Jawa. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil menguasai Ibu kota RI. Pimpinan tertinggi negara dan beberapa pejabat tinggi, seperti Presiden, wakil presiden, kepala staf angkatan udara, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan oleh Belanda. Presiden Sukarno diasingkan ke Prapat (Sumatera Utara) kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dibuang ke Bangka. Pada saat pasukan Belanda menyerang kota Yogyakarta, presiden memberikan mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Rakyat yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI).

Atas prakarsa komisi PBB untuk Indonesia (UNCI/United Nations Comissions for Indonesia), Indonesia-Belanda berhasil dibawa ke meja perundingan yang disebut Perundingan Roem-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan, yang kemudian dikenal dengan nama “Roem-Royen Statements”.

Isi perundingan Roem-Royen antara lain :

  • Indonesia akan menghentikan perang gerilya,
  • Belanda akan membebaskan para pimpinan Republik Indonesia, dan
  • akan diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya direalisasikan oleh KNIP pada tanggal 14 Desember 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan Pemilihan Presiden RIS dan pada keesokan harinya Soekarno disahkan sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet RIS dibentuk dan dipimpin Drs. Mohammad Hatta, kemudian pada tanggal 23 Desember 1949 pimpinan kabinet RIS bertolak ke Den Haag untuk menandatangani pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

2. Demokrasi Liberal

Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun.

Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan UUDS 1950.

Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu bila dianggap tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat itu (1950-1959) dikuasai oleh beberapa kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 1950-1951), Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken kabinet 1957-1959).

Jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antarpartai politik. Misalnya Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Barat. Konflik partai Masyumi dan PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan kabinet Sukiman berkuasa.

Kabinet Sukiman tidak berlangsung lama karena dijatuhkan oleh PNI. PNI menentang penandatanganan program bantuan Amerika Serikat kepada pemerintah RI. Alasan penolakannya karena bantuan itu dapat dipakai sebagai alat untuk memasukkan RI ke dalam Blok Amerika Serikat. Dengan demikian menurut PNI, Indonesia tidak bersikap bebas aktif lagi dalam melihat “Perang Dingin” antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat.

Untuk mengurangi konflik antara PNI dan Masyumi itu Presiden menunjuk tokoh moderat dari PNI untuk memimpin Kabinet, maka terbentuklah Kabinet Wilopo (1952-1953). Kabinet ini bertugas mengadakan persiapan pemilihan umum dan pembentukan dewan konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatan karena daerah-daerah makin tidak percaya kepada pemerintah pusat. Di samping itu terjadi “peristiwa 17 Oktober 1952”, yaitu desakan dari pihak-pihak tertentu agar Presiden segera membubarkan Parlemen yang tidak mencerminkan keinginan rakyat.

Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh TNI-AD untuk kepentingan politiknya. Golongan yang dipimpin Kol. Bambang Sugeng itu tidak menyetujui Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD. Sekelompok partai dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Keterlibatan partai dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan tentara. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden membubarkan Parlemen. Presiden menolak tuntutan ini sehingga KASAD maupun KSAP meletakkan jabatan. Mandat pembentukan kabinet tetap diserahkan kepada PNI. Dalam suasana konflik politik itu, Ali Sastroamidjojo terpilih untuk memimpin kabinet. Tugas Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah melanjutkan program kabinet Wilopo, yaitu antara lain melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih DPR dan Konstituante.

Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil dalam politik luar negeri dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam bulan April 1955. Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo harus meletakkan jabatan sebelum dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu pemilu, karena pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat Menteri Pertahanan. Hal ini sebenarnya yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan Kabinet ini ditolak oleh Korps perwira sehingga menimbulkan krisis kabinet.

Pada saat itu Presiden Soekarno akan berangkat ke Mekah. Sebelum berangkat Presiden mengangkat tiga orang untuk menjadi formatur kabinet, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (non partai). Namun ketiga orang ini tidak berhasil membentuk kabinet hingga terpaksa mengembalikan mandatnya pada Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet.

Kabinet Burhanudin (1955-1956), ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan umum. Usaha ini berhasil walaupun mengalami kendala-kendala yang berat. Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Setelah itu kabinet Burhanudin meletakkan jabatan dan dibentuk kabinet baru yang sesuai dengan hasil pemilihan umum.

Selain masalah pemilihan umum, Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelesaikan masalah TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD pada bulan Oktober 1955. Selain itu dalam politik luar negeri kabinet ini condong ke barat dan berusaha mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat.

Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan PNI adalah partai yang terkuat. Oleh sebab itu presiden mengangkat seorang formatur kabinet dari PNI yaitu Ali Sastoramidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) adalah kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk lima tahun. Rencana kerja ini disebut rencana lima tahun. Isinya antara lain adalah perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Otonomi daerah, mengusulkan perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan Dewan Ekonomi Nasional.

Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan perusakan terjadi di beberapa kota. Ketiga, di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan di beberapa daerah.

Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dari beberapa panglima TNI-AD, mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undang-undang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Oleh sebab itu presiden mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur kabinet.

Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan terjadi “Peristiwa Cikini”, yaitu percobaan pembunuhan Presiden.

Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam. Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhirnya Dewan Banteng memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Begitu pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat situasi negara semakin mengkhawatirkan.

Di dalam sidang konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa konstituante dianggap tidak mampu bekerja lagi. Krisis politik pun semakin merajalela dan partai-partai tidak dapat mengatasinya sehingga negara benar-benar dalam keadaan gawat.

Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dicapailah kesepakatan antara presiden, kabinet, dewan nasional, wakil-wakil partai, dan pimpinan TNI untuk kembali ke UUD 1945. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi krisis nasional. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut :

  • Pembubaran Konstituante
  • Berlakunya kembali UUD 1945
  • Tidak berlakunya UUDS 1950

Dekrit Presiden itu juga menetapkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara (DPRS), Dewan Perancang Nasional (Deparnas). Dekrit yang kemudian dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mengawali masa demokrasi terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia.

3. Demokrasi Terpimpin

Dengan dikeluarkannya “Dekrit Presiden”, Kabinet Karya dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden sekaligus bertindak sebagai perdana menteri, Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri pertama. Program pokok kabinet meliputi penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan masalah sandang pangan. Pada periode ini Presiden Soekarno hampir memegang seluruh kekuasaan. Presiden menciptakan sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin.

Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan No. 7 Tahun 1959 untuk mengatur kehidupan partai politik di Indonesia, yang antara lain menyebut bahwa hanya partai-partai yang dapat menerima Pancasila yang akan diberi hak hidup. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ada tokoh-tokohnya yang dianggap terlibat PRRI/Permesta. Lembaga-lembaga tertinggi negara diubah oleh Presiden. DPR dan MPR dibentuk tanpa melalui pemilu dengan nama DPR Gotong Royong dan MPR Sementara. Selain itu dibentuk pula lembaga-lembaga inkonstitusional seperti Front Nasional yang bertujuan memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 serta Depernas (Dewan Perancang Nasional) yang bertugas merancang pembangunan nasional.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ada kekuatan politik waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya. TNI sejak keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta pada tahun 1958 muncul dalam arena politik. Pimpinan TNI mendukung sepenuhnya diberlakukannya kembali UUD 1945. TNI A D selalu berusaha agar Demokrasi Terpimpin tidak berubah menjadi kediktatoran. Wadah organisasi TNI AD adalah Golongan Karya. Sedangkan PKI yang sejak tahun 1952 bangkit kembali setelah ditumpas dalam pemberontakan Madiun (1948), dengan menerima Pen Pres No. 7/1959 partai ini mendapat tempat dalam tatanan politik. Kemudian dengan menyokong gagasan NASAKOM (Nasionalisme – Agama – Komunisme) dari Presiden, PKI dapat memperkuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI.

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato itu merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 serta kebijaksanaan Presiden dalam mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin. DPA mengusulkan agar pidato Presiden tersebut dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Usul tersebut kemudian diterima oleh MPRS. Landasan Manipol adalah ajaran-ajaran Bung Karno sejak tahun 1927 yang dikembangkan menjadi satu kekuatan politik dan disebut Nasakom. Ajaran ini mengukuhkan presiden sebagai penguasa tunggal. Segala hal dalam kehidupan bernegara diarahkan untuk kepentingan politik belaka. Keadaan ini menguntungkan PKI karena sejak semula tujuan perjuangan politiknya adalah menggalang persatuan nasional di bawah kekuatan komunis.
Politik pemerintah zaman Demokrasi Terpimpin memang sangat menguntungkan PKI. Azas “Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif” pun diganti dengan doktrin politik baru yang mempertentangkan New Emerging Forces (Nefo) dan The Old Established Forces (Oldefo). Nefo adalah negara-negara Asia dan Afrika yang anti barat sedangkan Oldefo adalah negara-negara barat dan antek-anteknya yang merupakan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imprealisme). Asas politik baru ini dapat digunakan dengan baik oleh PKI karena tidak berbeda jauh dengan pandangan komunisme.

Satu program Kabinet Kerja yang pada hakikatnya merupakan tuntutan nasional adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini merupakan bagian dari Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945, tetapi Belanda belum bersedia menyerahkan bahkan berlarut-larut sampai tahun 1962. Mula-mula Indonesia mencoba memperjuangkan kembalinya wilayah itu melalui PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengambil sikap tegas yaitu merencanakan penyerbuan ke Irian Barat. Rencana ini dinamakan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dalam rangka mencari bantuan untuk operasi militer ke Irian Barat itulah Pemerintah RI mendekati Uni Soviet. Langkah ini ditempuh setelah negara-negara barat (terutama Amerika Serikat) tidak bersedia memberikan dukungan. Dalam rangka membebaskan Irian Barat inilah pada tahun 1962 dibentuk Komando Mandala di bawah pimpinan Kolonel Soeharto.

Dengan dibentuknya Operasi Mandala, maka suasana perang semakin dekat. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan. Amerika Serikat khawatir situasi itu dapat digunakan Uni Soviet untuk menanamkan kekuasaannya di wilayah Pasifik, yang akan merugikan pihak Barat dalam “Perang Dingin”. Usaha ini berhasil dan pada tanggal 15 Agustus 1962 pihak Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Duta Besar AS untuk PBB Ellsworth Bunker menjembatani pertikaian ini. Bunker mengusulkan agar Irian Barat diserahkan kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Dalam masa peralihan itu Irian Barat dipegang oleh suatu badan PBB, UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). Badan ini menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Dukungan Uni Soviet dalam merebut Irian Barat memberikan jalan bagi PKI untuk mempengaruhi kebijakan politik Bung Karno. Hal itu memungkinkan PKI mendapat nama yang terhormat dan menghapus tindakan pemberontakannya di Madiun. Masalah Malaysia pun merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapat tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini muncul ketika Tengku Abdul Rakhman mengusulkan pada pemerintah Inggris untuk membentuk federasi antara daerah-daerah jajahan Inggris di Asia Tenggara. Federasi tersebut adalah Federasi Malaysia yang meliputi daerah-daerah Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Indonesia dengan tegas menolak pembentukan federasi tersebut. Pemerintah Indonesia waktu itu menganggap bahwa federasi itu proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia. PKI yang sangat berpengaruh waktu itu berusaha mendorong Indonesia ke arah melakukan konfrontasi.

Filipina juga merasa dirugikan dengan pembentukan federasi tersebut. Karena itu masalah federasi menjadi masalah internasional dan menimbulkan ketegangan di Asia Tenggara. Untuk menghindari terjadi perang di Asia Tenggara, kemudian diusahakan penyelesaian melalui perundingan. Setelah itu kemudian dilakukan perundingan-perundingan baik di Tokyo maupun di Manila. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Manila 7 Juni 1963, wakil Indonesia dan Filipina menyatakan bahwa tidak berkeberatan atas pembentukan federasi tersebut asal memang dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara. Dan untuk mengetahui kehendak rakyat Kalimantan Utara tersebut harus dilakukan oleh PBB. Untuk itu kemudian dibentuk tim untuk melaksanakan Referendum. Namun sebelum tim ini selesai menjalankan tugas Tengku Abdul Rakhman dan Inggris telah mengumumkan berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963.

Indonesia mengajukan protes karena menganggap Tengku Abdul Rakhman melanggar Konferensi Tingkat Tinggi di Manila. Dalam konferensi tersebut Tengku Abdul Rakhman menjanjikan untuk menangguhkan Proklamasi Federasi Malaysia sampai Tim PBB menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengakui Federasi Malaysia dan membuka tahap baru dalam konfrontasinya terhadap Malaysia. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) untuk menggagalkan dan menghancurkan Federasi Malaysia.

4. Gerakan 30 September 1965

Salah satu momen sejarah yang mungkin paling membekas dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya. Peristiwa G 30 S versi Pemerintah Orde Baru yakni merupakan suatu tindakan makar yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah Indonesia yang sah. Tindakan kudeta tersebut dilakukan untuk merebut kekuasaan dari Ir.Soekarno selaku Penguasa Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Presiden seumur hidup berdasarkan konsep Demokrasi Terpimpin.

Awalnya, PKI menyebarkan desas-desus bahwa pimpinan TNI AD yang tergabung dalam “Dewan Jenderal” dan bekerjasama dengan CIA akan mengadakan coup d’etat (kudeta) pada saat Soekarno jatuh sakit. Di balik desas desus ini kaum komunis telah menyiapkan coup d’etat (kudeta) mereka sendiri. Pada tanggal 30 September 1965 malam, 6 orang Jenderal Pimpinan TNI AD diculik dan dibunuh secara kejam, tetapi Jenderal A.H. Nasution dapat meloloskan diri. Komandan Kostrad Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih pimpinan AD dan bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Operasi militer dilancarkan mulai tanggal 1 Oktober 1965. Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi berhasil direbut. Pada hari itu juga Kota Jakarta telah dapat dikuasai kembali. Selanjutnya setelah diketahui bahwa basis utama G 30 S berada di sekitar Halim Perdanakusuma, maka mulailah dilakukan persiapan-persiapan untuk membebaskan daerah tersebut. Kekuatan PKI pun hancur berantakan.

Menghadapi situasi yang terdesak dan karena tidak adanya dukungan ABRI dan masyarakat, pemimpin PKI DN Aidit meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta dan kemudian selalu berpindah-pindah tempat. Namun ABRI dengan bantuan masyarakat terus berusaha menghancurkan kekuatan G 30 S juga di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Aidit kemudian ditangkap di Manisrenggo Solo dan kemudian dihabisi di daerah Ungaran. Situasi Jawa Tengah saat itu tidak memungkinkan untuk membawa Aidit ke Jakarta.

Penyelesaian aspek politik terhadap para pelaku G 30 S 1965 akan diputuskan dalam sidang Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 dan belum terlihat adanya tanda-tanda akan dilaksanakan. Berbagai aksi digelar untuk menuntut pemeritah agar segera menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya. Aksi dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar Indonesia seperti KAPPI, KAMI, dan KAPI. Muncul pula KABI, KAWI yang membulatkan tekad dalam Front Pancasila.

Sementara itu untuk mengisi kekosongan pimpinan AD, pada tanggal 14 Oktober 1965 Panglima Kostrad/Pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima AD. Bersama itu diadakan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila berkumpul di halaman gedung DPR-GR untuk mengajukan Tritura yang isinya :

  1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
  2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
  3. Penurunan harga barang-barang.

Aksi Tritura berlangsung selama 60 hari sampai dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet (reshuffle). Kabinet baru ini diberi nama kabinet Dwikora yang disempurnakan.

5. Berakhirnya Orde Lama

Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Pada awalnya untuk menghormati presiden, AD tetap mendukungnya. Namun presiden enggan menuntaskan peristiwa G 30 S sehingga AD mulai mengurangi dukungannya dan lebih mulai tertarik bekerja sama dengan KAMI dan KAPPI.

Keberanian KAMI dan KAPPI terutama karena merasa mendapat perlindungan dari AD. Kesempatan ini digunakan oleh Mayjen Soeharto untuk menawarkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan. Untuk itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rahmat untuk menemui presiden guna menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai hasilnya lahirlah Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada tanggal 7 Februari 1967, Jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden melalui perantara Hardi S.H. Pada surat tersebut dilampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar. Pada 8 Februari 1967 oleh Jenderal Soeharto konsep tersebut dibicarakan bersama empat panglima angkatan bersenjata.
Di saat belum tercapainya kesepakatan antara pemimpin ABRI, masalah semakin bertambah gawat, pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar sidang istimewa dilaksanakan. Tanggal 10 Februari 1967 Jend. Soeharto menghadap kepada Presiden Soekarno untuk membicarakan masalah negara.

Pada tanggal 11 Februari 1967 Jend. Soeharto mengajukan konsep yang bisa digunakan untuk mempermudah penyelesaian konflik. Konsep ini berisi tentang pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966.

Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, namun presiden tidak dapat menerima konsep tersebut karena tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan. Pada tanggal 13 Februari 1967, para panglima berkumpul kembali untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada presiden. Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini oleh presiden setelah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 ditambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.

Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat di Istana Negara, presiden/Mendataris MPRS/Panglima tertinggi ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar yaitu Jend. Soeharto. Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.

Masa Orde Baru dan Reformasi

A. Masa Orde Baru

1. Lahirnya Orde Baru

Akibat adanya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 timbullah reaksi dari berbagai Parpol, Ormas, Mahasiswa, dan kalangan pelajar.

  • Tanggal 8 Oktober 1965 partai politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormasnya.
  • Tanggal 23 Oktober 1965 parpol yang anti komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), dan lain-lain.
  • Tanggal 10 Januari 1966 KAMI mencetuskan TRITURA.

Sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas nasional, Sidang Umum IV MPRS telah memutuskan untuk menugaskan Letjen Soeharto selaku pengemban Supersemar yang sudah ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS untuk membentuk kabinet baru. Dibentuk Kabinet Ampera yang bertugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Tugas pokok itulah yang disebut Dwidarma Kabinet Ampera.

Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu:

  1. Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
  2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
  3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
  4. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Jadi, terdapat dualisme kepemimpinan dalam Kabinet Ampera. Akibatnya, perjalanan tugas kabinet kurang lancar.

Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan itu tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Supersemar berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.

Pemerintah tetap berpendirian bahwa penyelesaian konstitusional tentang penyerahan kekuasaan tetap perlu dilaksanakan melalui sidang MPRS. Oleh karena itu, untuk menghindari pertentangan politik yang berlarut-larut, diadakan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 – 12 Maret 1967 di Jakarta yang berhasil mengakhiri konflik politik.

2. Kebijakan Politik Orde Baru

Rezim Orde Baru memiliki kekuasaan penuh mengendalikan kehidupan politik masa itu. Pemberangusan hak-hak berpolitik bagi eks anggota PKI dan keluarganya, merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 1967, jumlah partai yang menjadi peserta, tidak sebanyak partai politik di tahun 1955.

Dari hasil pemilu tersebut, Presiden mengangkat anggota DPR berjumlah 460 orang. Dari susunan kursi DPR yang semacam ini maka DPR selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk pemilu-pemilu selanjutnya tahun 1977,1982,1987,1992, hingga 1997 pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1975.

  • Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI.
  • Sedangkan PDI adalah fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo,
  • hanya Golkar yang tidak mempunyai fusi.

3. Kebijakan Dalam Negeri Pemerintahan Orde Baru

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950–1965 dalam keadaan kritis yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

  1. Komoditas ekspor Indonesia dari bahan mentah (hasil pertanian) menghadapi persaingan di pasaran internasional, misalnya karet alam dari Malaysia, gula tebu dari Meksiko, kopi dari Brasil, dan rempah-rempah dari Zanzibar (Afrika), sehingga devisa negara sangat rendah dan tidak mampu mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat yang saat itu belum dapat diproduksi sendiri.
  2. Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang industri, sehingga industri dalam negeri kurang berkembang.
  3. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sangat rendah. Tahun 1960-an hanya mencapai 70 dolar Amerika per tahun, lebih rendah dari pendapatan rata-rata penduduk India, Bangladesh, dan Nigeria saat itu.
  4. Produksi Nasional Bruto per tahun sangat rendah. Di sisi lain pertumbuhan penduduk sangat tinggi (rata-rata 2,5% per tahun pada 1950-an).
  5. Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar di dunia.
  6. Struktur perekonomian pada akhir tahun 1965, berada dalam keadaan yang sangat merosot. Tingkat inflasi telah mencapai angka 65% dan sarana ekonomi di daerah-daerah berada dalam keadaan rusak berat karena ulah kaum PKI/BTI yang saat itu berkuasa dan dengan sengaja ingin mengacaukan situasi ekonomi rakyat yang menentangnya.

Tugas pemerintah Orde Baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang wajar. Dalam mengemban tugas utama tersebut, berbagai kebijaksanaan telah diambil sebagaimana tertuang dalam program jangka pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.

Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila laju inflasi telah dapat terkendalikan dan stabilitas ekonomi tercapai, barulah dapat diharapkan pulihnya kegiatan ekonomi yang wajar serta terbukanya kesempatan bagi peningkatan produksi. Dengan usaha keras tercapai tingkat perekonomian yang stabil dalam waktu relatif singkat. Sejak 1 April 1969 pemerintah telah meletakkan landasan pembangunan dengan ditetapkannya Repelita I. Berbagai prasarana penting direhabilitasi serta iklim usaha dan investasi dikembangkan.

  • Repelita I (1969–1974) : strategi dasar diarahkan pada pencapaian stabilisasi nasional (ekonomi dan politik), pertumbuhan ekonomi, serta menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Hasilnya cukup menggembirakan.
  • Repelita II (1974–1979) : strategi dasar diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
  • Repelita III (1979–1984) : dengan titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
  • Repelita IV (1984–1989) : dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya

Pembangunan sektor industri meliputi industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

PJP I diakhiri dengan Repelita V (1989/1990–1993/1994). Tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat merumuskan dan menetapkan GBHN pertama sebagai strategi pembangunan nasional.

4. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awalnya. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air.

Latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru antara lain sebagai berikut :

  1. Adanya krisis politik di mana setahun sebelum pemilu 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintah yang didukung Golkar berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima pemilu sebelumnya.
  2. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997. Sebenarnya krisis ini juga terjadi dibeberapa negara di Asia namun Indonesialah yang merasakan dampak yang paling buruk. Hal ini disebabkan karena pondasi perekonomian Indonesia rapuh, praktik KKN, dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.
  3. Adanya krisis Sosial, bersamaan dengan krisis ekonomi kekerasan di masyarakat semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi mulai ditunggangi berbagai kepentingan individu dan kelompok.
  4. Pelaksanaan hukum di masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memilik kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 1 – 11 Maret 1998, ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa justru memperparah gejolak krisis. Dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan agenda reformasi.

Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha/konglomerat). Klimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat, dan penguasa).

B. Orde Reformasi

Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, para mahasiswa melakukan domonstrasi yang mengakibatkan Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan tewas. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR/MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total dipenuhi. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demonstrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan.

Sementara itu Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa. Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR / DPR.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana.

Demikian Modul Ujian Dinas : Sejarah Indonesia.

Semoga bermanfaat..!



ARTIKEL TERKAIT
About PortalKPPN 138 Articles
Unofficial Mekanisme Perbendaharan dan Pencairan Dana APBN. Baca : Disclaimer!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.