10 Hal Yang Perlu Dilakukan Satker Pada Awal Tahun Anggaran

Hal Yang Perlu Dilakukan Satker Pada Awal Tahun Anggaran

Hal Yang Perlu Dilakukan Satker Pada Awal Tahun Anggaran | portalkppn.com – Kalau langkah-langkah akhir tahun pasti sudah biasa kita dengar tentunya ya. Mulai dari sosialisasi LLAT, pemasangan spanduk ataupun pembagian brosur dimana-mana, dll. Yah karena memang hal ini sangat penting.

Namun langkah-langkah awal tahun juga tak kalah pentingnya perlu teman-teman satker ketahui, karena ini adalah awal dari segala-nya.. Ceilee..

Mengapa perlu?

Ya tentu agar nantinya realisasi anggaran temen-temen satker dapat berjalan dengan baik, efektif, optimal dan terhindar dari penumpukan realisasi pada penghujung tahun anggaran.

Nah oleh karena itu kali ini saya mau ngebahas tentang kira-kira apa saja sih yang perlu temen-temen satker lakukan pada awal tahun anggaran?

Yuk simak point-point berikut :

10 Hal Yang Perlu Dilakukan Satker Pada Awal Tahun Anggaran

1. Penetapan Pejabat Perbendaharaan.

Keterlambatan penetapan Pejabat Perbendaharaan adalah merupakan awal terlambatnya penyerapan anggaran dalam DIPA.

Kepala Kantor/Pejabat Berwenang selaku KPA yang telah menerima DIPA harus segera proaktif menanyakan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan/Perbendaharaan Satker (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran) baik itu Unit Eselon I KL maupun Pejabat Pemerintah Daerah agar segera menerbitkan surat keputusan penetapan pejabat/pengelola perbendaharaan.

SK penetapan/penunjukan pejabat perbendaharaan satker yang telah diterbitkan kemudian segera disampaikan ke KPPN setempat beserta contoh specimen tanda tangan dan ADK hasil scan-nya.

Nama-nama pejabat dan specimen tersebut nantinya akan menjadi dasar KPPN untuk menerima SPM yang diajukan oleh Satker.

Blanko spesimen dapat diunduh di Blanko Spesimen Tanda Tangan Pejabat Perbendaharaan.

2. Menunjuk Petugas Pengantar SPM (Petugas KIPS)

Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditunjuk oleh pejabat berwenang segera menunjuk petugas yang akan berhubungan dengan KPPN sesuai dengan persyaratan dalam PER-41/PB/2011 untuk mendapatkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).

Adapun persyaratannya adalah:

  • Petugas Pengantar SPM maksimal 3 orang per-satker (melampirkan fotokopi Identitas & Foto terbaru ukuran 4 X 6);
  • Petugas yang ditunjuk adalah PNS/CPNS (boleh pejabat perbendaharaan ataupun staf-nya) yang memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur pencairan dana baik peraturan-peraturan maupun aplikasi terkait.
  • Bagaimana jika petugas KIPS bukan dari PNS? Dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Kanwil Ditjen PBN dengan pertimbangan kurangnya jumlah PNS dan banyaknya SPM yang diterbitkan (PER-40/PB/2016).

Namun apabila tidak ada perubahan petugas, maka satuan kerja menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan petugas pengantar SPM/pengambil SP2D.

Blanko penunjukkan Petugas KIPS bisa diunduh di BLANKO PENUNJUKKAN PETUGAS PENGANTAR SPM/KIPS.

3. Meneliti Kesesuaian POK dengan DIPA dan Peraturan-Peraturan Perbendaharaan.

DIPA yang telah diterima bisa jadi memiliki kekeliruan administrasi yang tentunya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Satker.

Oleh karena itu sangat disarankan agar Satker meneliti DIPA dimaksud untuk memastikan tidak adanya kendala/kesalahan ataupun kekeliruan di dalamnya.

Kesalahan ataupun kekeliruan yang mungkin terjadi misalnya kesalahan pembebanan akun (sering terjadi pada akun 521213, 521115), anggaran dana yang diblokir, kesalahan kode lokasi, kesalahan kode KPPN dan kesalahan administrasi lainnya.

Satker dapat membandingkannya dengan POK dan peraturan-peraturan perbendaharaan (pembayaran kegiatan-kegiatan tertentu dan akun-akun tertentu).

Dalam hal penggunaan akun-akun dalam DIPA agar memperhatikan KEP-311/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kodefikasi Segman Akun Pada Bagan Akun Standar. Atau bisa dibaca di Petunjuk Penggunaan Kode Akun Berdasarkan Kriterianya.

4. Segera Melakukan Revisi DIPA/POK Apabila Ditemui Kesalahan.

Apabila setelah dilakukannya pengecekan ternyata ditemukan kesalahan/ketidaksesuaian pada DIPA, maka sebaiknya segera melakukan revisi anggaran dan berkoordinasi dengan KPPN setempat maupun Kanwil DJPBN sebelum melakukan pencairan dana.

Apabila ditemukan adanya dana yang diblokir (tanda bintang) sehingga tidak dapat direalisasikan, maka sebaiknya Satker agar proaktif untuk menyelesaikan pembahasan DIPA tersebut sehingga dana yang telah dialokasi dapat segera direalisasikan.

5. Mempelajari dan Menguasai Aplikasi Perbendaharaan.

Secara umum sih aplikasi-aplikasi perbendaharaan tahun anggaran berikutnya tidak jauh berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya.

Namun, apabila ada peraturan terbaru maupun perbaikan aplikasi – yang biasanya terjadi pada awal tahun – bisa jadi mengakibatkan adanya perubahan dalam aplikasi-aplikasi perbendaharaan tersebut.

Namun teman-teman satker tidak perlu khawatir terhadap hal itu, karena pastinya KPPN akan segera mengadakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi-aplikasi dan peraturan baru tersebut.

Satuan kerja juga bisa menghubungi KPPN setempat untuk meminta bantuan teknis terkait aplikasi-aplikasi maupun peraturan-peraturan baru ke Costumer Service KPPN yang tentunya sangat ramah. 🙂

Selain itu Satker juga diharapkan segera menunjuk operator aplikasi yang menangani/menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut agar dapat lebih menguasai dan memahami teknis penggunaannya.

6. Mengajukan Uang Persediaan.

Setelah Satker memenuhi segala kewajiban dan hutang-hutangnya di tahun anggaran yang lalu, dan telah memenuhi Ketentuan Tata Cara & Syarat Pengajuan SPM UP, maka teman-teman Satker dapat mulai mengajukan SPM Uang Persediaan (UP) ke KPPN sebagai penyediaan uang persediaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/tidak memungkinkan dengan SPM LS (Langsung).

Besarnya Uang Persediaan masing-masing satker telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 190/PMK.05/2012 berdasarkan pagu DIPA Satker.

Aplikasi SAS juga secara otomatis akan membatasi maksimal UP yang dapat diambil oleh masing-masing satker.

Yang harus tetap menjadi perhatian teman-teman Satker adalah apabila penggunaannya telah mencapai minimal 50%, maka Satuan kerja diharapkan agar segera menyampaikan penggantiannya (SPM GUP).

Karena apabila sampai 2 bulan tidak melakukan penggantian, maka KPPN akan membuat surat teguran dan melakukan pemotongan Uang Persediaan tersebut sebesar 25% dan seterusnya.


7. Membuat Perencanaan Anggaran.

Sesuai dengan amanat PMK Nomor 277/PMK.05/2014, agar pelaksanaan anggaran belanja KL tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka memperbaiki pola penyerapan anggaran yang didukung oleh penerimaan negara yang optimal, maka diharapkan teman-teman satker perlu menyusun rencana penarikan dana (RPD) dan rencana penerimaan dana pada Satker-nya masing-masing.

Penyusunan RPD dan Rencara Penerimaan Dana ini diantaranya :

  • Melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
  • Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  • Mengalokasikan dana sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan per bulan;
  • Menuangkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan alokasi dana ke dalam RPD Bulanan;
  • Membandingkan RPD Bulanan dengan target Penarikan Dana tingkat Satker; dan
  • Melakukan penyesuaian RPD Bulanan apabila hasil analisis tidak mendukung pencapaian target Penarikan Dana Satker.

Agar perencanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditingkatkan komunikasi antara KPA cq PPK selaku pelaksana kegiatan dengan pejabat penanda tangan SPM dan bendahara pengeluaran yang mengatur lalu lintas kebutuhan dana satker.

8. Segera Melaksanakan Pencairan Dana DIPA Sesuai Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.

Satker agar menginventarisir kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan baik berhubungan dengan belanja barang maupun belanja modal.

Segala kegiatan yang dapat pelaksanaannya di awal tahun anggaran diharapkan agar segera dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda.

Terutama kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan waktu lebih panjang dalam persiapan berupa pelelangan barang/jasa hingga pelaksanaan pekerjaan.

9. Monitoring Pelaksanaan/Penyerapan Anggaran.

Idealnya tren penyerapan anggaran adalah kecil di awal tahun kemudian semakin membesar dan mencapai puncaknya di triwulan III karena banyak pekerjaan yang hampir rampung. Kemudian mengecil kembali di triwulan IV hingga akhir tahun anggaran karena semua kegiatan telah dilaksanakan.

Bagi Satker yang sampai triwulan I penyerapan anggarannya belum mencapi 20-25% perlu mengambil langkah-langkah lebih serius dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya agar penyerapan anggaran dapat dilakukan merata sepanjang tahun anggaran.

Dengan demikian diharapkan APBN dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI pada setiap awal tahun anggaran saat menyerahkan DIPA kepada Menteri, Pimpinan Lembaga dan Gubernur se-Indonesia.

10. Hubungi Kanwil DJPB dan KPPN-KPPN Apabila Membutuhkan Bantuan.

Bagi Satker yang memerlukan informasi terkait peraturan/teknis perbendaharaan, aplikasi dan bimbingan/asistensi terkait pelaksanaan anggaran, jangan ragu untuk menghubungi Kantor Wilayah Provinsi DJPB di Ibu Kota Provinsi dan KPPN setempat untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang akurat.

Pelayanan yang diberikan oleh instansi vertikal DJPB baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah Provinsi hingga KPPN dijamin bebas biaya/gratis, tanpa pungli dan anti gratifikasi. Hal ini sudah diakui KPK dalam Pengumuman Survey Integritas Pelayanan Publik 2011 yang menempatkan Layanan SP2D KPPN No.1 bebas pungli, suap, gratifikasi dan korupsi.

Itulah 10 Hal Yang Perlu Dilakukan Satker Pada Awal Tahun Anggaran.

Semoga bermanfaat.

Jangan lupa like & Share.. 🙂

About PortalKPPN 135 Articles
Unofficial Mekanisme Perbendaharan dan Pencairan Dana APBN. Baca : Disclaimer!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*