Update :
Setelah diundangkannya PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, maka PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan
Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di Mengenal Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker.

Tata Cara Pembukaan Rekening Bendahara

Prosedur Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.

  1. Jenis Rekening Dalam Rangka Pelaksanaan APBN :
    • Rekening Penerimaan
      Yaitu rekening pada bank sentral/bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
    • Rekening Pengeluaran
      Yaitu rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalan rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
    • Rekening Lainnya
  2. Pembukaan Rekening
    • Sebelum melakukan pembukaan Rekening Penerimaan maupun Rekening Pengeluaran, Satuan kerja wajib meminta persetujuan pembukaan rekening terlebih dahulu kepada Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (KPPN).
    • Khusus untuk Rekening Lainnya, persetujuan pembukaan rekening diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
    • Permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada KPPN menggunakan formulir dalam Lampiran I dengan dilampiri :
      1. Fotokopi DIPA; dan
      2. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening (Lampiran II).
    • KPPN/Kantor Pusat DJPBN berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan.
    • Apabila satuan kerja telah membuka rekening dimaksud sebelum berlakunya PMK ini, maka harus dimintakan persetujuan kepada KPPN/Kantor Pusat DJPBN dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI PMK ini.
  3. Penutupan Rekening
    • Dalam rangka pengelolaan kas, KPPN/Kantor Pusat DJPBN dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening dimaksud.
    • Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Satker dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara dan melaporkannya ke KPPN/Kantor Pusat DJPBN.
  4. Pelaporan
    • Satuan kerja wajib melaporkan rekening dimaksud kepada KPPN dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal pembukaan rekening.
    • Rekening sebagaimana dimaksud dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Satker yang bersangkutan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V dan wajib disampaikan setiap akhir semester.

Demikian semoga bermanfaat.

Silahkan di share, semoga bermanfaat.. 🙂

Baca Juga :