Pedoman Rekonsiliasi Bulan Juni 2016

Pedoman Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2016

Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016.

Rekonsiliasi Bulan Juni 2016.

  1. Rekonsiliasi dilakukan sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

  2. Seluruh satker agar melakukan upload kirim ke Aplikasi e-Rekon-LK dengan penuh kecermatan, menyakini keakuratan seluruh data transaksi LRA dan non LRA (akrual), agar proses rekonsiliasi langsung menghasilkan BAR dalam 1 (satu) langkah saja, tidak perlu berulang kali.

  3. Pengelolaan username dan password Aplikasi e-Rekon-LK :
    • Username dan password Aplikasi e-Rekon-LK:
      1. Satker (UAKPA) meminta username dan password ke KPPN mitra kerjanya;
      2. UAPPA-W meminta username dan password ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya;
      3. UAPPA-E1 dan UAPA meminta username dan password ke Ditjen Perbendaharaan, c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
    • Satker/Wilayah/Eselon-1/KL segera melengkapi identitas user, yaitu Nama, NIP, Jabatan, telepon, e-mail sebagaimana pada user form;
    • Satker yang tidak mendapat DIPA lagi di tahun 2016 dan satker yang tidak terdapat dalam referensi SPAN dapat meminta username dan password ke KPPN mitra kerja satker dimaksud. Bila secara gabungan, Kementerian Negara/Lembaga (KL) dapat meminta username dan password kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai prosedur pada Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016.
  4. Pelaksanaan rekonsiliasi oleh KPPN:
    1. Satker mengirim hardcopy dan/atau softcopy Laporan Keuangan Semesteran 2016 yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang ke KPPN berupa :
      • LRA Belanja;
      • LRA Pengembalian Belanja;
      • LRA Pendapatan;
      • LRA Pengembalian Pendapatan;
      • Laporan Operasional;
      • Laporan Perubahan Ekuitas;
      • Neraca; dan
      • Neraca Percobaan.
    2. Satker mengirimkan hardcopy dan/atau softcopy Neraca Percobaan Awal per tanggal 1 Januari 2016 ke KPPN;
    3. Operator Satker atau pejabat/staf yang ditunjuk selaku "operator" melakukan upload file kirim dari Aplikasi SAIBA (Menu Utility->Pengiriman ke KPPN-> pilih: Kumulatif s.d Bulan Juni 2016 dan kode KPPN mitra kerja "rupiah murni") ke Aplikasi e-Rekon-LK.
      Catatan :
      • Apabila satker bermitra kerja puda dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, cukup hanya 1 (satu) kali upload file kirim dengan kode KPPN mitra kerja "rupiah murni";
      • Apabila satker hanya bermitra kerja dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah saja, upload file kirim dengan kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
    4. Satker tidak dapat lagi melakukan upload file kirim bulan Januari s.d Mei 2016, karena rekonsiliasi bersifat kumulatif, data Januari s.d Mei 2016 sudah termasuk dalam file kirim bulan Juni 2016.
    5. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data pagu belanja, belanja, pengembalian belanja, estimasi pendapatan bukan pajak, pendapatan bukan pajak, pengembalian pendapatan bukan pajak, pengembalian pajak (SPM KP/IB), mutasi Uang Persediaan, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo Kas pada Badan Layanan Umum, dan Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah antara SAI dan SPAN;
    6. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (satker dan KPPN) secara elektronis.

  5. Kebijakan penerbitan BAR adalah sebagai berikut :
    • Apabila data SAI dan SPAN sama maka BAR diterbitkan;
    • Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan pada SPAN, maka BAR tetap dapat diterbitkan dengan penjelasan memadai atas perbedaan tersebut;
    • Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan pada Aplikasi e-Rekon-LK, maka BAR tetap diterbitkan dengan penjelasan memadai atas perbedaan tersebut;
    • Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data SAI, Satker wajib melakukan perbaikan data laporan keuangan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan melakukan upload ulang dengan memperhatikan batas akhir masa rekonsiliasi. BAR dapat diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan;
    • Apabila perbedaan diatas tidak diakui satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan sesuai format lampiran IV. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai;

  6. Terhadap satker yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPPN mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

  7. Dikecualikan dari rekonsiliasi menggunakan e-Rekon-LK adalah transaksi penerimaan PNBP yang volumenya sangat banyak karena dibukukan secara terpusat oleh satu satker tertentu serta pada satker yang memiliki sistem yang terhubung dengan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi), antara lain :
    • Pendapatan Perpajakan pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan;
    • Akun 423214 dan 423226 pada Ditjen AHU Kementerian KUM-HAM;
    • Akun 423219 dan 423511 pada Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional;
    • Akun 423217 pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama;
    • Akun 421411 dan 421421 pada Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    • (Catatan: Bagi KL yang transaksinya dikecualikan di Aplikasi e-Rekon-LK selain yang tersebut diatas, agar menyampaikan permasalahan melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPBN -> Department: Aplikasi Satuan Kerja -> e-Rekon & LK dengan mencantumkan kode satker dan kode KPPN mitra kerjanya pada situs www.djpbn.kemenkeu.go.id/helpdesk;)
  8. Tidak dilakukan proses Rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun antara UAPPA-E1/UAPPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.


Silahkan di share, semoga bermanfaat.. :)


http://omkepo.com


Berita | Informasi | Menarik
Baca Selengkapnya >>