S-5660/PB.6/2016 Hal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL

Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL.

  1. Kementerian Keuangan telah menerbitkan sejumlah ketentuan terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang dituangkan dalam PMK, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  2. Namun demikian, masih terdapat hal-hal terkait transaksi keuangan yang perlu diatur secara detail, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama bagi seluruh satker di seluruh K/L dalam rangka penyusunan LKKL yang akurat, andal dan berkualitas. Adapun hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:
    1. Pengembalian belanja;
    2. Aset yang belum diregister;
    3. Hibah yang pencairannya tidak memalui Kuasa BUN (hibah langsung);
    4. Satker yang belum menyelesaikan proses likuidasi sampai dengan tanggal pelaporan LK semester I dan/atau LK tahunan.

Lebih lanjut, bisa dibaca pada lampiran surat ini.


Silahkan di share, semoga bermanfaat.. :)


http://omkepo.com


Berita | Informasi | Menarik
Baca Selengkapnya >>

Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights Reserved.