Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

Point Penting :
Petugas pengambil SPM / SP2D yang sebelumnya harus Pegawai Negeri dan maksimal 3 orang, sekarang boleh dari unsur bukan pegawai negeri dengan pertimbangan kurangnya jumlah PNS atau banyaknya SPM yang diterbitkan dengan mengajukan surat permohonan Dispensasi Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
pasal 4

  1. PPSPM menerbitkan SPM menggunakan aplikasi pada Satker versi terakhir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  2. Mekanisme penerbitan SPM bagi Satker yang belum mengimplementasikan SAKTI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  3. Mekanisme penerbitan SPM bagi Satker yang sudah mengimplementasikan SAKTI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan SAKTI.

Ketentuan Pasal 5A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
pasal 4

  1. Ketentuan sebagaiana diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permintaan dispensasi dari Kuasa PA.
  2. Permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukung berupa :
    • Daftar pegawai Satker yang telah diterbitkan KIPS tahun anggaran berjalan;
    • Nama, status kepegawaian, dan jabatan pegawai yang diusulkan untuk penerbitan KIPS;
    • Komposisi pegawai negeri dan bukan pegawai negeri pada Satker (dalam hal permintaan dispensasi atas ketentuan sebagaimana diatus dalam Pasal 5 ayat (2)); dan/atau
    • Jumlah SPM yang telah diterbitkan per bulan dan prakiraan jumlah SPM per bulan dalam tahun anggaran berjalan (dalam hal permintaan dispensasi atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(3))
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan dispensasi penunjukkan petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  5. Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat formal, sedangkan tanggung jawab atas penunjukkan petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D termasuk akibat atas penunjukan tersebut tetap pada Satker/Kuasa PA.
  6. Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran tertentu.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
pasal 4

  1. Khusus untuk SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB), SPM Kelebihan Bea (SPM-KB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) harus disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas pengantar SPM yang telah memiliki KIPS, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM tersebut diterbitkan.
  2. KPPN Melakukan penelitian dan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tanpa memerlukan konfirmasi kepada penerbit SPM.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
pasal 4

  1. Mekanisme penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
  2. Khusus untuk penerbitan SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima secara lengkap dan benar.

Lampiran I dan lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011 dihapus.

Unduh surat di bawah ini.

Silahkan di share, semoga bermanfaat.. 🙂

 

Baca Juga :