Mengenai SPBy ini sebenarnya telah lama diatur pada PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Juga diatur dalam PMK 162/PMK.05/2013 dan PMK 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Namun sepertinya masih banyak teman-teman satker yang masih bertanya mengenai SPBy ini, oleh karena itu pada tulisan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai SPBy.

Lingkup bahasan pada artikel ini adalah :

  1. Apa itu SPBy?
  2. Apa bedanya SPBy dengan Kuitansi?
  3. Perlukah SPBy itu dibuat?
  4. Apa saja lampiran SPBy?
  5. Apakah bisa satu SPBy terdiri dari beberapa kuitansi?
  6. Bagaimana cara merekamnya pada Aplikasi SAS?

 

Apa itu SPBy?

SPBy atau Surat Perintah Bayar adalah bukti perintah dari PPK kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. (PMK 162/PMK.05/2013).

Perlukah SPBy dibuat?

Wajib..

Berdasarkan pengertian SPBy di atas, maka pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan uang persediaan, harus berdasarkan atas surat perintah bayar (SPBy) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK. Jadi apabila SPBy belum disetujui oleh PPK, seharusnya bendahara tidak boleh melakukan pembayaran yang berasal dari dana UP kepada penerima yang berhak.

Artinya sebelum uang keluar dari brankas bendahara, harus ada surat perintah bayar terlebih dahulu dari PPK.

Atas dasar SPBy yang diterbitkan oleh PPK, bendahara wajib menguji kebenaran SPBy meliputi kelengkapan perintah pembayaran, kebenaran atas hak tagih seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan, jadwal waktu pembayaran serta ketersediaan dananya.

Apabila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan, bendahara harus menolak SPBy yang diajukan kepadanya.

Apa Bedanya SPBy Dengan Kuitansi?

SPBy berfungsi sebagai bukti uang keluar dari Kas Bendahara, sedangkan kuitansi berfungsi sebagai bukti bayar dari bendahara kepada yang berhak (penerima pada kuitansi).

Apa saja lampiran SPBy?

SPBy harus dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa :

  • Kuitansi yang telah disahkan oleh PPK beserta bukti penerimaan negara (BPN); dan
  • Nota/bukti peneriman barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan oleh PPK.

SPBy juga diperlukan saat Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana uang persediaan kepada BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Dilampiri kuitansi atau tanda terima atas penyaluran dana UP tersebut sebanyak dua lembar. Lembar pertama untuk BPP sebagai tanda terima, lembar kedua untuk bendahara pengeluaran sebagai arsip.

Apabila pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, maka SPBy dilampiri:

  • Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
  • Rincian kebutuhan dana; dan
  • Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

Apakah bisa satu SPBy terdiri dari beberapa kuitansi?

Tidak..

Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012, satu SPBy hanya untuk satu kuitansi.

Ribet dung ya kalau harus buat 1 SPBy untuk 1 kuitansi?

Solusinya bukti-bukti pembayaran direkap menjadi 1 kuitansi selama diberikan kepada satu penerima dan pada output dan akun yang sama, sehingga sedikit lebih praktis. Namun resikonya adalah nilai satu kuitansi akan semakin besar, sehingga dapat dikenakan pajak jika sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk pembelian barang diatas 2jt dikenakan PPh Pasal 22 (411122) sebesar 1.5% beserta PPN 10%.

Sedangkan untuk jasa berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 (411124) sebesar 2%, dan apabila diatas 1jt akan dikenakan PPN 10%.

Lebih jelasnya mengenai pajak bisa dibaca di :

Bendahara Mahir Pajak : Mengenal Pajak yang dipungut oleh Bendahara.

Format SPBy

Berikut ini adalah format SPBy sesuai lampiran XII PMK 190/PMK.05/2012

Pengertian Surat Perintah Bayar (SPBy) Dan Cara Perekamannya Pada Aplikasi SAS

Bagaimana Merekam SPBy Pada Aplikasi SAS?

Pembuatan SPBy merupakan salah satu tugas dari PPK atau Staf PPK, oleh karena itu, pada Aplikasi SAS, perekaman SPBy ini berada pada modul PPK.

Login ke Aplikasi SAS dengan user dan pass level PPK;

Melalui menu SPP » RUH SPBy, pilih Rekam.

Pengertian Surat Perintah Bayar (SPBy) Dan Cara Perekamannya Pada Aplikasi SAS

  1. Tanggal : Diisi tanggal kapan SPBy dibuat;
  2. Nomor : Nomor urut SPBy;
  3. Jumlah : Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum pada kuitansi lampiran SPBy;
  4. Kepada : Nama Penerima pembayaran pada kuitansi, tekan Enter untuk memilih supplier atau bisa diketik secara manual jika belum ada di daftar supplier;
  5. Untuk Pembayaran : Diisi sesuai uraian pembayaran pada kuitansi;
  6. Kuitansi/bukti pembelian : Diisi dengan nomor kuitansi;
  7. Kegiatan/Output/Mak : Terisi otomatis setelah memilih Kode;
  8. Kode : Tekan enter, kemudian pilih kode Kegiatan/Output/MAK;
  9. Setuju Lunas di bayar : Diisi dengan tanggal kapan Bendahara Pengeluaran akan melakukan pembayaran;
  10. Diterima tanggal : Diisi tanggal saat penerima uang menerima uang dari Bendahara Pengeluaran;
  11. Kota, Tanggal : Diisi lokasi dan tanggal pada saat PPK membuat SPBy;
  12. Nama & NIP Bendahara : Cukup jelas;
  13. Nama Penerima Uang : Cukup jelas;
  14. Nama & NIP PPK : Cukup jelas.

Untuk mencetak SPBy, melalui menu SPP » Cetak SPBy,

Pengertian Surat Perintah Bayar (SPBy) Dan Cara Perekamannya Pada Aplikasi SAS

Centang SPBy yang ingin dicetak, kemudian klik Cetak.

Demikian semoga bermanfaat..

SHARE
Berbagi informasi tentang mekanisme pencairan dana APBN bagi penulis dan juga tentunya bagi seluruh satuan kerja di Indonesia. Baca : Disclaimer!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here