Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN

Ketentuan Tata Cara dan Syarat Pengajuan SPM UP

Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN | portalkppn.com – Petunjuk teknis mengenai PPNPN ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada ABPN.

Siapa sajakah yang termasuk dalam PPNPN?

Bisa dibaca pada artikel Apa Itu PPNPN?.

Penghasilan PPNPN

Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai keputusan/perjanjian kerja/kontrak dan dibayarkan paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Artinya penghasilan yang dibayarkan bulan September adalah untuk pekerjaan pada bulan Agustus.

Apabila penghasilan bulan-bulan sebelumnya belum dibayarkan, dapat diajukan sekaligus atau dirapel.

Penyelenggaraan Administrasi PPNPN.

Penyelenggaran administratrasi pembayaran penghasilan PPNPN harus menggunakan Aplikasi SAS. Dapat diunduh di sini » Aplikasi SAS 2017 (lengkap).

Perekaman/perubahan elemen data pada Aplikasi SAS meliputi data identitas PPNPN, surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak PPNPN, jumlah penghasilan dan data keluarga. Tata cara perekaman bisa dilihat pada artikel Cara Input Data PPNPN Pada Aplikasi SAS.

Pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan dibuat dalam suatu Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN dari Aplikasi SAS. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat pada artikel Cara Membuat Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN.

Berikut Format Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN :

Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN

Potongan Penghasilan PPNPN

Penghasilan PPNPN terdiri atas potongan PPh Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS).

Potongan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penghitungan besaran potongan PPh Pasal 21, PPK memastikan data NPWP dan data
keluarga PPNPN telah direkam dengan lengkap dan benar.

Mengenai potongan pajak lebih jelasnya bisa dibaca di artikel Bendahara Mahir Pajak : Mengenal Pajak Yang Dipungut Oleh Bendahara.

Potongan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) adalah sebesar 2% dari penghasilan yang diterima setiap bulan, tidak termasuk tunjangan kinerja PPNPN, jika ada.

Pemotongan Iuran BPJS dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi SAS bagi PPNPN yang penghasilannya maksimal Rp. 8.000.000,- dan minimal Rp. 1.700.000,-;

Ilustrasi pengenaan potongan Iuran Jaminan Kesehatan.

No Uraian Penghasilan Dasar Penghitungan Potongan Iuran Keterangan
1. Ahmad, PPNPN pada Satker X dengan penghasilan bulanan Rp3.000.000,- pada bulan Juni 2016 dikenai potongan absensi 10%. 2.700.000,- 3.000.000,- 2% x 3.000.000,- = 60.000,- Dasar perhitungan iuran adalah penghasilan sebelum potongan absensi dsb.
2. Ghani, Ketua Lembaga X berstatus bukan pegawai negeri, gaji bulanan Rp12.000.000,- 12.000.000,- 8.000.000,- 2% x 8.000.000,- = 160.000,- Batas tertinggi dasar per-hitungan iuran Rp8.000.000,-
3. Susi, Pramubhakti pada Satker X dengan gaji bulanan 1.500.000,- 1.500.000,- Batas terendah dasar per-hitungan iuran Rp1.700.000,-
4. Sukri, mulai Maret 2016 bekerja sebagai Pengemudi pada Satker X dengan gaji bulanan 4.500.000,-. Gaji pertama kali dibayarkan secara rapel untuk bulan Maret dan April 2016 pada bulan Mei 2016. 9.000.000,- 4.500.000,- 2% x 4.500.000,- = 90.000,- (iuran 1 bulan) Potongan iuran dikenakan terhadap penghasilan 1 bulan terakhir.
5. Narji, bekerja sebagai Satpam pada Satker X sejak Juli 2015 dengan gaji bulanan 3.500.000,-. Karena suatu hal, gaji bulan Januari dan Pebruari 2016 baru dapat dibayarkan secara rapel pada bulan Maret 2016. 7.000.000,- 7.000.000,- 2% x 7.000.000,- = 140.000,- (iuran 2 bulan) Potongan iuran dikenakan terhadap penghasilan setiap bulan, karena pada tahun sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.
Sumber tabel : KPPN Bandung I.

Apabila penghasilan PPNPN baru dibayarkan pertama kali untuk beberapa bulan sekaligus, maka potongan Iuran Jaminan Kesehatan hanya dikenakan pada penghasilan 1 (satu) bulan terakhir saja.

Penyelesaian Tagihan Pembayaran PPNPN

Dalam hal pembayaran tagihan penghasilan PPNPN, satuan kerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pembayaran penghasilan PPNPN harus tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA menggunakan akun 521111, artinya pagu tidak boleh minus. Jika pagu tidak mencukupi, harus melakukan revisi DIPA;
  2. Pembayaran penghasilan kepada PPNPN menggunakan SPM LS langsung kepada rekening masing-masing PPNPN, jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran;
  3. Penerbitan SPP oleh PPK kepada PPSPM dilampiri :
    • Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN;
    • SK/Perjanjian kerja/kontrak PPNPN pada awal pembayaran atau jika ada perubahan;
    • SSP apabila ada potongan Pajak Penghasilan;
    • ADK SPP dan ADK PPNPN yang dihasilkan oleh Aplikasi SAS.
  4. Satuan kerja menyampaikan SPM pembayaran Penghasilan PPNPN ke KPPN melampirkan :
    • Daftar nominatif jika lebih dari satu penerima;
    • SSP apabila ada potongan PPh pasal 21;
    • ADK SPM dan ADK PPNPN.
  5. Penyampaian SPM ke KPPN dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, khusus untuk penghasilan PPNPN bulan Desember mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Contoh SPM PPNPN

Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN

Tata Cara Pembuatan SPM bisa dilihat pada artikel Cara Membuat/Merekam SPM PPNPN Pada Aplikasi SAS.

Demikian artikel Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN.

Semoga bermanfaat..

About PortalKPPN 139 Articles
Unofficial Mekanisme Perbendaharan dan Pencairan Dana APBN. Baca : Disclaimer!

6 Comments

  1. Koreksi: Menunjuk pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No S-11015/PB/2016 hal Pelaksanaan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN melalui Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS), poin 2 huruf (a) pada surat tersebut berbunyi: “Sesuai Perpres No 12 Tahun 2013, batas paling tinggi gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jamkes bagi PPNPN adalah 8 juta rupiah, sedangkan batas paling rendah gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan TIDAK DIATUR. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan batas paling rendah gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitukan iuran jamkes bagi PPNPN sebesar 1.700.000 rupiah TIDAK DIBERLAKUKAN LAGI.”

  2. Bagaimana apabila honor PPNPN tgl. 26 Juli sd 25 Agustus 2017. Apakah permintaan pembayaran SPM bisa diajukan dan diproses tgl.30 Agustus 2017? Mohon penjelasannya, terima kasih.

    • Awal bulan berikutnya Pak.. Tp biasanya KPPN menerima tgl terakhir akhir bulan.. Dan diajukannya sore hari.. Krn tgl SP2Dnya awal bulan berikutnya.

      • Sekalipun perhitungan absensi honor PPNPN yg dibayarkan sebenarnya tgl 26 Juli sd 25 Agustus? PER-31/PB/2016 menyatakan pada hari kerja pertama dan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. Kata pada hari kerja pertama memiliki makna bias (bukan hari kerja pertama bulan berikutnya). Jadi secara kalender 30 hari terpenuhi, mengapa pada hari kerja pertama setelah tanggal 25 Agustus itu tidak bisa diproses oleh KPPN. Terima kasih pak.

        • Kalimatnya pakai “dan” Pak bukan “atau”, jadi kl lengkapnya itu diartikan “Pada hari kerja pertama bulan berikutnya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

          Hari kerja disini maksudnya, misalnya tgl 1 libur, maka paling cepat tanggal 2. Bukan kapan si PPNPN kerja pertama kali stlh absensinya dihitung.

          Demikian Pak..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*