Ketentuan Tata Cara dan Syarat Pengajuan SPM UP

Sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksaaan APBN, Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayati kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Ketentuan umum pembayaran dengan mekanisme UP adalah sebagai berikut :

  1. Merupakan uang muka kerja yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker yang tidak dapat dilakukan dengan LS;
  2. Hanya untuk pembayaran yang tidak lebih dari Rp. 50.000.000,- kepada satu penerima/penyedia barang/jasa kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Jika lebih dari Rp.50.000.000,- harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  3. UP diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran dengan jenis belanja : Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain.
  4. Penggantian UP (revolving) bisa dimintakan jika telah dipergunakan paling sedikit 50% dari jumlah UP;
  5. Jika Bendahara Pengeluaran dibantu oleh BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu), maka masing-masing BPP bisa mengajukan penggantian UP jika uang yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% tanpa menunggu BPP lainnya, dengan syarat melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.
    Contoh : Satker A memiliki UP : Rp. 200.000.000,- Satker A memiliki dua orang BPP yaitu Tono dan Wati. Masing-masing mengelola UP sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-.
    Jika Wati telah menggunakan uang yang dikelolanya sebesar 25.000.000,- (50% x 50jt) maka Wati bisa mengajukan penggantian UP tanpa harus menunggu Tono atau tanpa harus menunggu sampai 50% dari total seluruh UP (50% x 200jt).
  6. Jika dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan satker tidak juga mengajukan penggantian UP, maka Kepala KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA. Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan ke KPA belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%.
  7. Jika dalam 1 bulan setelah pemotongan tersebut, Satker belum juga mengajukan penggantian UP, maka kepala KPPN akan memotong UP sebesar 50% dengan menyampaikan surat pemberitahuan ke Satker.
  8. UP dapat diberikan paling banyak :
    Batas UP Untuk Total Pagu (52, 53, dan 58)
    Rp 50.000.000,- Sampai dengan Rp 900.000.000,-
    Rp 100.000.000,- Rp 900.000.000 sampai dengan 2,4 Milyar
    Rp 200.000.000,- Rp 2,4 Milyar sampai dengan 6 Milyar
    Rp 500.000.000,- Untuk pagu di atas 6 Milyar
    Pengennya sih lebih dari Rp 500.000.000,- KPA dapat mengajukan permintaan kepada Kepala Kanwil DJPBN.

Syarat Pengajuan SPM UP ke KPPN :

  1. Satker sudah menyampaikan SK Pejabat Perbendaharaan (Pengelola Keuangan), Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM (jika ada perubahan), dan Permohonan KIPS ke KPPN (jika ada perubahan).
    Blanko unduh disini :
    Format Spesimen Tanda Tangan;
    Formulir PIN PPSPM;
    Blanko Penunjukan Petugas Pengantar SPM/KIPS
    .
  2. Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi tahun anggaran sebelumnya (ditegaskan kembali dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-63/PB/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pencairan Dana UP Tahun 2017), yaitu :
    • Sudah menihilkan/mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun anggaran sebelumnya;
    • Sudah menyelesaikan proses rekonsiliasi Tahun Anggaran sebelumnya;
    • Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA sebelumnya;
  3. Menyampaikan surat penunjukan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D (KIPS) jika ada perubahan, jika tidak ada, tetap melampirkan surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan petugas KIPS.

Setelah memenuhi ketentuan di atas, SPM UP diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

  1. SPM UP beserta ADK-nya;
  2. Surat Pernyataan UP dari KPA (Lampiran XIV) PMK-190/PMK.05/2012. Bisa diunduh di Surat Pernyataan UP.docx
  3. Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) bulan Desember tahun anggaran sebelumnya;
  4. Fotokopi Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN.

Ketentuan Khusus SPM-UP Sumber Dana PNBP :

  1. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni;
  2. Satker pengguna PNBN menggunakan PNBP dengan batas tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh satker berkenaan;
  3. Saker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN. (PNBP tidak terpusat);
  4. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,-
  5. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,-
  6. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
  7. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.
  8. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut :

MP = (PPP x JS) – JPS

MP : Maksimum Pencairan
PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
JS : jumlah setoran
JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan


Pengajuan SPM UP PNBP ke KPPN melampirkan :

  1. SPM UP PNBP beserta ADK-nya;
  2. Surat Pernyataan UP dari KPA (Lampiran XIV) PMK-190/PMK.05/2012. Bisa diunduh di Surat Pernyataan UP.docx
  3. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; (ADK konfirmasi dihasilkan dari Aplikasi SAS modul PPK) dan;
  4. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP), dibuat sesuai format dalam Lampiran XVII PMK-190/PMK.05/2012. Bisa diunduh di BLANKO_MP.docx

Untuk cara membuat SPM UP, bisa dilihat di tulisan ini.

Cara Membuat/Merekam SPM Uang Persediaan (UP)

Demikian semoga bermanfaat..

Dasar Hukum : PMK-190/PMK.05/2012 Tahun 2012.


Jangan lupa like dan share yaa.. :)


Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights Reserved.