Sesuai dengan PMK 168 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

    • Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
    • Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN.
    • Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam adalah :
      1. Pemberian penghargaan; » Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
      2. Beasiswa; » Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
      3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; » Kelompok Akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
      4. Bantuan operasional; » Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
      5. Bantuan sarana/prasarana; » Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
      6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan » Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
      7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. » Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
    • Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan melalui hasil seleksi berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PMK ini.
    • Surat Keputusan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
      1. Identitas penerima bantuan;
      2. Jumlah barang dan/atau nilai uang;
      3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

Pemberian Penghargaan

    • Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk : uang, barang dan/atau jasa yang ditetapkan dengan SK oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
    • Pemberian penghargaan dalam bentuk uang dapat diberikan melalui meknisme :
      1. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran;
      2. UP.
    • Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang/dan atau jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
    • Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

Beasiswa

    • Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan PNS untuk pendidikan di dalam maupun di luar negeri.
    • Penerima beasiswa dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
    • Beasiswa dapat berupa:
      1. uang pendidikan/kuliah;
      2. biaya hidup;
      3. biaya buku/diktat;
      4. biaya penelitian; dan/atau
      5. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah
    • Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lainnya disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyelenggaran pendidikan/perkuliahan. Dalam hal tidak bisa dilakukan, dapat dibayarkan langsung ke rekening penerima beasiswa.
    • Pembayaran biaya hidup disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme LS.
    • Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.

Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya

    • Diberikan kepada guru atau penerima tunjangan lainnya yang bukan PNS.
    • Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
    • Dilaksanakan secara periodik yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga
    • Disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS

Bantuan Operasional

    • Diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.
    • Lembaga-lembaga seperti dimaksud di atas dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah.
    • Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
    • Pencairan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang terlah ditetapkan dalam SK
    • Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
      1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
      2. jumlah bantuan operasional yang diberikan;
      3. tata cara dan syarat penyaluran;
      4. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati;
      5. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
      6. sanksi;
      7. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
      8. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran
    • Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau UP.

d.s.t

Untuk mengunduh PMK 168 Tahun 2015, klik link di bawah ini.

Silahkan di share, semoga bermanfaat.. 🙂

SHARE
Berbagi informasi tentang mekanisme pencairan dana APBN bagi penulis dan juga tentunya bagi seluruh satuan kerja di Indonesia. Baca : Disclaimer!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here