PMK 168 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah

Sesuai dengan PMK 168 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.


  • Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

  • Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN.

  • Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam adalah :
    1. Pemberian penghargaan; -> Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
    2. Beasiswa; -> Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
    3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; -> Kelompok Akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
    4. Bantuan operasional; -> Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional
    5. Bantuan sarana/prasarana; -> Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
    6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan -> Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
    7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. -> Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

  • Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan melalui hasil seleksi berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PMK ini.
  • Surat Keputusan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
    1. Identitas penerima bantuan;
    2. Jumlah barang dan/atau nilai uang;
    3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

    Pemberian Penghargaan

  • Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk : uang, barang dan/atau jasa yang ditetapkan dengan SK oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

  • Pemberian penghargaan dalam bentuk uang dapat diberikan melalui meknisme :
    1. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran;
    2. UP.

  • Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang/dan atau jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

  • Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

  • Beasiswa


  • Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan PNS untuk pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

  • Penerima beasiswa dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA

  • Beasiswa dapat berupa:
    1. uang pendidikan/kuliah;
    2. biaya hidup;
    3. biaya buku/diktat;
    4. biaya penelitian; dan/atau
    5. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah

  • Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lainnya disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyelenggaran pendidikan/perkuliahan. Dalam hal tidak bisa dilakukan, dapat dibayarkan langsung ke rekening penerima beasiswa.
  • Pembayaran biaya hidup disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme LS.
  • Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.

  • Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya

  • Diberikan kepada guru atau penerima tunjangan lainnya yang bukan PNS.
  • Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
  • Dilaksanakan secara periodik yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga
  • Disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS

  • Bantuan Operasional

  • Diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.
  • Lembaga-lembaga seperti dimaksud di atas dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah.
  • Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
  • Pencairan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang terlah ditetapkan dalam SK
  • Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
    1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
    2. jumlah bantuan operasional yang diberikan;
    3. tata cara dan syarat penyaluran;
    4. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati;
    5. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
    6. sanksi;
    7. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
    8. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran
  • Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau UP.
  • d.s.t

Untuk mengunduh PMK 168 Tahun 2015, klik link di bawah ini.


Silahkan di share, semoga bermanfaat.. :)

Silahkan di share, semoga bermanfaat.. :)


Non Belanja Pegawai

PMK 168 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah

Sesuai dengan PMK 168 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

PMK-191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung

Prosedur Pengelolaan dana dan rekening penampungan dana hibah langsung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung :

Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights reserved.