Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Pariwisata

Petunjuk teknis pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata diatur dalan Perdirjen Nomor PER-52/PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata.


Tunjangan Kinerja bagi pegawai lingkungan Kementerian Pariwisata yang dimaksud pada peraturan ini tidak diberikan kepada :
  1. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
  2. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara waktu atau nonaktif;
  3. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
  4. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
  5. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun.

Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan September 2016 dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.

Bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesinya yang lebih besar, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi.

Tata Cara Pembayaran

Pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan melalui penerbitan SPM-LS langsung ke rekening masing-masing pegawai. Apabila tidak dapat dilaksanakan, boleh ke rekening Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai.

Pajak atas Tunjangan Kinerja ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mekanisme Pengajuan SPM ke KPPN

SPM LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui rekening Pegawai disampaikan ke KPPN dengan dilampiri :
  1. SPTJM dari KPA; (Lampiran I)
  2. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja; (Lampiran II)
  3. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja; dan
  4. Surat Setoran Pajak (SSP).

SPM LS diterbitkan dengan memperhitungkan potongan Pajak Penghasilan. (Pajak dipotong di SPM)


SPM LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui rekening Bendahara Pengeluaran disampaikan ke KPPN dengan dilampiri :
  1. SPTJM dari KPA; (Lampiran I)
  2. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja; (Lampiran II)

SPM LS diterbitkan tanpa memperhitungkan potongan Pajak Penghasilan. (Pajak disetor oleh Bendahara)



Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan Pajak Penghasilan ke Kas Negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

Kekurangan Tunjangan Kinerja sejak diberlakukannya peraturan ini dapat dibayarkan dengan mengajukan SPM-LS tersendiri dilampiri Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja. (Lampiran III).

Sejak peraturan ini berlaku, maka Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian semoga bermanfaat..

Unduh surat di bawah ini.


Jangan lupa like & share.. :)

Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights Reserved.