Pedoman Dan Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil

0
151
Ketentuan Tata Cara dan Syarat Pengajuan SPM UP

GAJI INDUK

Yang dimaksud gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah keluarga dalam tanggungan dari pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya;
  2. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji yang menjadi hak PNS/Anggota TNI/Anggota Polri yang bersangkutan;
  1. Pembayaran Gaji induk dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Dalam hal pembayaran gaji secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai belum dapat dilaksanakan :
    1. Pembayaran belanja pegawai gaji dapat dilaksanakan secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.
    2. Dispensasi Kepala KPPN memuat pernyataan bahwa Kuasa PA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan ataupun sebab lain.
  2. Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal hari kerja bulan berkenaan;
  3. Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai bulan CPNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon pegawai negeri sipil bersangkutan.
  4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan SK CPNS;
  5. Pembayaran gaji untuk pegawai yang dipekerjakan dibayarkan oleh satuan kerja asal;
  6. Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh satuan kerja yang menerima perbantuan;
  7. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas pembayaran gaji induk;
  8. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda bagi istri/suaminya.

GAJI SUSULAN

Yang dimaksud gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat.

Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri atau gaji pertama di tempat yang baru bagi pegawai negeri yang dipindahkan ke satuan kerja lain, atau pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya.
  2. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji sebagaimana gaji induk dikalikan jumlah bulan hak gaji yang belum dibayarkan.
  3. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada gaji susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang;
  4. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji induknya atau setelah dibayarkan gaji induknya.
  5. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai secara giral.

Contoh Kasus:

  1. Safira Amalia, S.E. telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan PNS pada Kementerian Keuangan. Pada tanggal 01-11-2011 yang bersangkutan diperintahkan melapor dan mulai bekerja. Selanjutnya pada tanggal 25-01-2012 yang bersangkutan menerima SK pengangkatan sebagai CPNS Golongan III/a TMT 01-10-2011. SK pengangkatan CPNS tersebut ditetapkan pada tanggal 16-01-2012.
    Dalam hal demikian, maka Safira Amalia, S.E. meskipun telah melapor dan bekerja mulai tanggal 01-11-2011, kepada yang bersangkutan dapat diterbitkan SPMT sebagai CPNS paling cepat TMT 16-01-2012 dan hak gajinya berdasarkan SPMT tersebut dibayarkan melalui gaji susulan mulai bulan Februari 2012. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 (lampiran I angka III huruf G dan H) yang menyatakan bahwa SPMT tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan SK Pengangkatan menjadi CPNS dan pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya.
  2. Sudarmaji terhitung mulai bulan Juli 2005 telah bekerja sebagai tenaga honorer pada Kandepag Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2011 yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS Golongan II/a pada Kandepag Kabupaten Tulungagung TMT 01-09-2011 berdasarkan SK pengangkatan CPNS yang ditetapkan pada tanggal 25-11-2011.
    Dalam hal demikian, maka kepada Sudarmaji meskipun telah bekerja sebagai tenaga honorer mulai bulan Juli 2005, kepada yang bersangkutan baru dapat diterbitkan SPMT sebagai CPNS paling cepat TMT 25-11-2011 dan hak gajinya berdasarkan SPMT tersebut dibayarkan melalui gaji susulan mulai bulan Desember 2011.

KEKURANGAN GAJI

Dalam hal terdapat perubahan besaran salah satu atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya, diberikan selisih pembayaran sebagai kekurangan gaji yang dibuatkan dalam daftar yang terpisah dari daftar gaji induk.

Yang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah selisih pembayaran gaji seseorang pegawai negeri karena adanya perubahan besaran salah satu atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada pada waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut.

Kenaikan besaran komponen gaji sebagai akibat surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian harga beras, dan lain-lain.

Ketentuan yang menyangkut pembayaran kekurangan gaji sebagai berikut :

  • Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang seharusnya diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan.
  • Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya.
  • Kekurangan gaji pada dasarnya dapat dibayarkan walaupun perubahan besaran komponen gaji yang menyebabkan timbulnya kekurangan gaji belum dibayarkan dalam gaji induk. Namun demikian agar kekurangan gaji tersebut dapat diproses secara otomatis menggunakan aplikasi belanja pegawai, maka perubahan besaran komponen gaji yang menyebabkan timbulnya kekurangan gaji tersebut harus telah diproses dalam daftar gaji induk agar diperoleh data gaji dengan besaran komponen gaji yang lama dan data gaji dengan besaran komponen gaji yang baru.
  • Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada kekurangan gaji tunjangan pangannya diberikan dalam bentuk uang.
  • Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk Uang Duka Wafat/tewas,Gaji Terusan dan Gaji Bulan Ketigabelas.

Contoh Kasus:

Seorang PNS telah menerima SK Pensiun berlaku TMT 1 April 2013. Pada bulan Maret 2013 diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji pokok dan pensiun yang berlaku mulai bulan Januari 2013. Setelah diterbitkan SKPP dan telah dibayarkan pensiun pertamanya pada bulan April 2012.

Dalam hal demikian, hak atas kekurangan gaji karena kenaikan gaji pokok mulai bulan Januari s.d. Maret 2013 harus dibayarkan melalui KPPN dan dilakukan perbaikan/ralat atas SKPP yang telah diterbitkan.

GAJI TERUSAN

Yang dimaksud dengan gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar penghasilan terakhir selama beberapa bulan berturut-turut.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan adalah sebagai berikut :

  1. Pemberian gaji terusan untuk PNS:
    • PNS yang meninggal dunia biasa, diberikan gaji terusan selama 4 (empat) bulan;
    • PNS yang meninggal dunia karena tewas dalam dinas dan telah mendapat persetujuan BKN, diberikan gaji terusan selama 6 (enam) bulan.
  2. Pemberian gaji terusan untuk Anggota TNI/Polri:
    • Anggota TNI/Polri yang meninggal dunia biasa, diberikan gaji terusan selama 6 (enam) bulan;
    • Anggota TNI/Polri yang meninggal dunia karena tewas dalam tugas operasional yang ditetapkan dengan SK Kapolri/Panglima TNI diberikan gaji terusan selama 12 (dua belas) bulan;
    • Anggota TNI/Polri yang memiliki tanda penghargaan berupa Satya Lencana berdasarkan Keputusan Presiden diberikan gaji terusan selama 12 (dua belas) bulan;
    • Anggota TNI/Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas negara dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Pahlawan Nasional, kepadanya diberikan gaji terusan selama 18 (delapan belas) bulan.
  3. Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan bersamaan gaji induk;
  4. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/istri dari janda/duda tersebut meninggal dunia;
  5. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja dengan tambahan penjelasan:
    • pada baris nama pegawai yang dimintakan gaji terusan supaya diberi catatan “Meninggal dunia tanggal…….”;
    • dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli waris yang menerima terusan penghasilan.
  6. Potongan iuran wajib dalam gaji terusan hanya untuk iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2%;
  7. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga pegawai yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/anak/orang tua;
  8. Dalam hal Anggota Polri meninggal dunia pada saat gaji induknya telah diterbitkan SP2D sebelum jatuh tempo pembayaran gaji induk, pembayaran gaji induk dianggap sebagai pembayaran gaji/penghasilan terusan pertama;
  9. Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan dibayarkan sesuai haknya meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua telah diterima oleh ahli waris.
  10. Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan dihentikan setelah haknya selesai dibayarkan meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua belum diterima oleh ahli waris.

Contoh Kasus:

  1. Rudy Wiryawandi adalah PNS yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Januari 2012. Pada bulan November 2011 SK pensiun telah diterbitkan dan diterima oleh yang bersangkutan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPP Pensiun setelah gaji Bulan Desember 2011 dibayarkan. Pada tanggal 31 Desember 2011 PNS tersebut meninggal dunia pada saat mendaki gunung Bromo untuk merayakan malam tahun baru.
    Dalam hal demikian, maka SK Pensiun yang telah diterbitkan harus dibatalkan untuk diganti dengan SK Pensiun Janda/Duda. Kepada ahli waris yang bersangkutan berhak dibayarkan uang duka wafat dan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut. Selanjutnya setelah uang duka wafat dan gaji terusan selesai dibayarkan harus diterbitkan SKPP yang baru sebagai salah satu dokumen untuk pembayaran pensiun janda/dudanya melalui PT Taspen (Persero).
  2. Seorang Anggota TNI meninggal pada bulan November 2011. Kepada yang bersangkutan telah dibayarkan gaji terusan mulai bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012. Pada bulan Maret 2012 diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji pokok dan Pensiun berlaku mulai bulan Januari 2012.
    Dalam hal demikian, maka terdapat hak kekurangan gaji terusan mulai bulan Januari s.d. Mei 2012 yang harus dibayarkan.

UANG TUNGGU

Yang dimaksud dengan uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan antara lain:

  1. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  4. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang tunggu adalah sebagai berikut :

  1. Uang tunggu dibayarkan sebesar :
    • 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
    • 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.
  2. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
  3. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan (beras), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan;
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu dapat diangkat kembali dalam jabatan negeri apabila masih ada lowongan;
  5. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali;
  6. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri;
  7. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan keputusan pejabat yang berwenang.

UANG DUKA WAFAT DAN TEWAS

Yang dimaksud dengan Uang Duka Wafat adalah uang yang diberikan Pemerintah kepada ahli waris Pegawai Negeri yang meninggal dunia biasa atau bukan dalam dan karena menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka wafat sebagai berikut :

  1. Dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
  2. Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah atau surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal dunia berupa visum dari Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari pegawai negeri yang tewas. Ketentuan tentang tewas adalah sebagai berikut:

  1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
  2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
  3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas;
  4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan dari anasir itu.

Ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :

  1. Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
  2. Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN bagi PNS atau Kapolri/Kapolda bagi Anggota Polri atau Panglima TNI/Pangdam bagi Anggota TNI tentang pemberian uang duka tewas.

Contoh Kasus:

Seorang PNS pada Direktorat Jenderal Pajak berstatus belum menikah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas. Setelah melalui proses yang cukup panjang, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tewas dan diberikan pensiun orang tua. Segera setelah meninggal dunia, kepada ahli warisnya (orang tua) telah dibayarkan uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan terakhir.
Dalam hal demikian, kepada yang bersangkutan berhak dibayarkan kekurangan uang duka tewas yang menjadi haknya sebesar 3 kali penghasilan terakhir setelah mendapat persetujuan pembayaran uang duka tewas dari BKN. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dibayarkan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut dan diterbitkan SKPP Pensiun agar dapat dibayarkan pensiun kepada orang tuanya melalui PT Taspen (Persero).

UANG MUKA/PERSEKOT GAJI

Yang dimaksud dengan uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Mengingat persekot gaji hanya bersifat pinjaman, maka tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah tugas karena kepentingan dinas. Ketentuan menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai berikut :

  1. Uang muka/Persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri yang pindah;
  2. Uang muka/Persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin dan dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;
  3. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya;
  4. Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah atas permintaan sendiri.

Contoh Kasus:

Seorang PNS diberikan persekot gaji sebesar dua kali gaji ketika yang bersangkutan pindah tugas dari Surabaya ke Makassar pada bulan Mei tahun 2011. Sampai dengan bulan Mei 2012 yang bersangkutan telah mengangsur persekot selama 14 bulan. Selanjutnya untuk kepentingan dinas pada bulan Mei 2012 yang bersangkutan dipindahkan kembali ke Jakarta. Dalam rangka mutasi pindah tersebut yang bersangkutan mengajukan persekot gaji untuk kedua kalinya.

Dalam hal demikian, maka sisa angsuran persekot sebanyak 6 bulan harus dilunasi terlebih dahulu melalui penyetoran langsung ke Kas Negara.

GAJI BULAN KETIGA BELAS

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, Pemerintah dapat memberikan gaji bulan ketiga belas kepada Pegawai Negeri (termasuk CPNS), Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Pegawai Negeri dimaksud meliputi:

  1. Pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  2. Pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  3. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
  4. Pegawai Negeri penerima uang tunggu.

Besarnya gaji bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan tertentu (biasanya pada bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja.

Gaji induk yang dijadikan dasar pembayaran gaji bulan ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang termasuk dalam gaji ketiga belas serta tatacara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BELANJA PEGAWAI LAINNYA

Belanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium, uang makan, lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA.

UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR.

Uang Lembur diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan kerja lembur dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah. Ketentuan terkait dengan pembayaran Uang Lembur adalah sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak;
  2. Perintah melakukan Kerja Lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
  3. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
  4. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan kerja lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
  5. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan kerja lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.
  6. Anggota Polisi yang melaksanakan kerja lembur paling sedikit 2 jam berturut-turut, diberikan uang makan kerja lembur.
  7. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (duaratus persen) dari besarnya uang lembur;
  8. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;
  9. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
  10. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
  11. Besarnya uang lembur dan uang makan kerja lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi pegawai ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;

Ketentuan terakhir tentang Kerja Lembur dan Uang Lembur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

UANG MAKAN

Yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan tunjangan lainnya. Ketentuan terkait dengan pembayaran Uang Makan adalah sebagai berikut:

  1. Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  2. Besarnya Uang Makan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
  3. Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada bulan berikutnya, kecuali di bulan Desember;
  4. Permintaan pembayaran Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
  5. Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung dengan melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening PNS;
  6. Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan;
  7. Uang Makan bagi PNS Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

HONORARIUM

Honorarium diberikan untuk :

  1. Honorarium Guru/Dosen Tidak Tetap berupa tunjangan jasa yang diberikan kepada Pengajar/Guru/Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu Sekolah/Perguruan/Fakultas di luar tugas pokoknya dimana dalam memberikan pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh Instansi bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu.
  2. Honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.

VAKASI

Vakasi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan:

  1. Pengujian;
  2. Pengawasan ujian;
  3. Pemeriksaan ujian;
  4. Penyusunan naskah ujian;
  5. Koordinator ujian; dan
  6. Persiapan pembuatan ijazah.

TUNJANGAN BAGI GURU DAN DOSEN

  1. TUNJANGAN PROFESI
    Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi adalah sebagai berikut:

    1. Pembayaran tunjangan profesi tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
    2. Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    3. Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlakubagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
    4. Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik dan nomor registrasi dari Kementerian Pendidikan Nasional.
    5. Tunjangan profesi dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. TUNJANGAN KHUSUS
    Tunjangan khusus guru dan dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembayaran tunjangan khusus adalah sebagai berikut:

    1. Pembayaran tunjangan khusus tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
    2. Tunjangan khusus bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di Daerah Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    3. Tunjangan khusus bagi Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
    4. Tunjangan khusus diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Tunjangan khusus dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. TUNJANGAN KEHORMATAN
    Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor. Ketentuan yang terkait dengan pembayaran tunjangan khusus adalah sebagai berikut:

    1. Pembayaran tunjangan kehormatan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
    2. Tunjangan kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan professor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    3. Tunjangan kehormatan bagi Profesor bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil.
    4. Tunjangan kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Tunjangan kehormatan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. TAMBAHAN PENGHASILAN
    Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:

    1. Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan.
    2. Besarnya Tambahan Penghasilan saat ini adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan mulai tanggal 1 Januari 2009.
    3. Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selesai..

Baca Juga :

SHARE
Previous articleApa Itu Sakti?
Next articleUpdate Aplikasi SAIBA Versi 1.2
Bekerja di salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.