Modul Belanja Pegawai (Bagian IV)

BELANJA PEGAWAI LAINNYA

Belanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium, uang makan, lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi. Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA.


UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR.

Uang Lembur diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan kerja lembur dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.


Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah. Ketentuan terkait dengan pembayaran Uang Lembur adalah sebagai berikut:
  1. Pegawai Negeri dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak;
  2. Perintah melakukan Kerja Lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
  3. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
  4. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan kerja lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
  5. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan kerja lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.
  6. Anggota Polisi yang melaksanakan kerja lembur paling sedikit 2 jam berturut-turut, diberikan uang makan kerja lembur.
  7. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (duaratus persen) dari besarnya uang lembur;
  8. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;
  9. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
  10. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
  11. Besarnya uang lembur dan uang makan kerja lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi pegawai ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;

Ketentuan terakhir tentang Kerja Lembur dan Uang Lembur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.


UANG MAKAN

Yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan tunjangan lainnya. Ketentuan terkait dengan pembayaran Uang Makan adalah sebagai berikut:

  1. Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  2. Besarnya Uang Makan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
  3. Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada bulan berikutnya, kecuali di bulan Desember;
  4. Permintaan pembayaran Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
  5. Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung dengan melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening PNS;
  6. Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan;
  7. Uang Makan bagi PNS Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

HONORARIUM

Honorarium diberikan untuk :
  1. Honorarium Guru/Dosen Tidak Tetap berupa tunjangan jasa yang diberikan kepada Pengajar/Guru/Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu Sekolah/Perguruan/Fakultas di luar tugas pokoknya dimana dalam memberikan pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh Instansi bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu.
  2. Honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.

VAKASI

Vakasi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan:
  1. Pengujian;
  2. Pengawasan ujian;
  3. Pemeriksaan ujian;
  4. Penyusunan naskah ujian;
  5. Koordinator ujian; dan
  6. Persiapan pembuatan ijazah.

TUNJANGAN BAGI GURU DAN DOSEN

  1. TUNJANGAN PROFESI
    Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi adalah sebagai berikut:
    1. Pembayaran tunjangan profesi tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
    2. Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    3. Tunjangan profesi bagi Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlakubagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
    4. Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik dan nomor registrasi dari Kementerian Pendidikan Nasional.
    5. Tunjangan profesi dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  2. TUNJANGAN KHUSUS
    Tunjangan khusus guru dan dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembayaran tunjangan khusus adalah sebagai berikut:
    1. Pembayaran tunjangan khusus tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
    2. Tunjangan khusus bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di Daerah Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    3. Tunjangan khusus bagi Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
    4. Tunjangan khusus diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Tunjangan khusus dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  3. TUNJANGAN KEHORMATAN
    Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor. Ketentuan yang terkait dengan pembayaran tunjangan khusus adalah sebagai berikut:
    1. Pembayaran tunjangan kehormatan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
    2. Tunjangan kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan professor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    3. Tunjangan kehormatan bagi Profesor bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil.
    4. Tunjangan kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Tunjangan kehormatan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  4. TAMBAHAN PENGHASILAN
    Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:
    1. Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan.
    2. Besarnya Tambahan Penghasilan saat ini adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan mulai tanggal 1 Januari 2009.
    3. Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selesai..


Silahkan di share, semoga bermanfaat.. :)


Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights Reserved.