Modul Belanja Pegawai (Bagian III)

UANG TUNGGU

Yang dimaksud dengan uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan antara lain:
  1. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  4. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang tunggu adalah sebagai berikut :
  1. Uang tunggu dibayarkan sebesar :
    • 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
    • 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.
  2. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
  3. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan (beras), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan;
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu dapat diangkat kembali dalam jabatan negeri apabila masih ada lowongan;
  5. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali;
  6. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri;
  7. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan keputusan pejabat yang berwenang.

UANG DUKA WAFAT DAN TEWAS


Yang dimaksud dengan Uang Duka Wafat adalah uang yang diberikan Pemerintah kepada ahli waris Pegawai Negeri yang meninggal dunia biasa atau bukan dalam dan karena menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka wafat sebagai berikut :
  1. Dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
  2. Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah atau surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal dunia berupa visum dari Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari pegawai negeri yang tewas. Ketentuan tentang tewas adalah sebagai berikut:
  1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
  2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
  3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas;
  4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan dari anasir itu.

Ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :
  1. Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
  2. Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN bagi PNS atau Kapolri/Kapolda bagi Anggota Polri atau Panglima TNI/Pangdam bagi Anggota TNI tentang pemberian uang duka tewas.
Contoh Kasus:

Seorang PNS pada Direktorat Jenderal Pajak berstatus belum menikah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas. Setelah melalui proses yang cukup panjang, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tewas dan diberikan pensiun orang tua. Segera setelah meninggal dunia, kepada ahli warisnya (orang tua) telah dibayarkan uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan terakhir. Dalam hal demikian, kepada yang bersangkutan berhak dibayarkan kekurangan uang duka tewas yang menjadi haknya sebesar 3 kali penghasilan terakhir setelah mendapat persetujuan pembayaran uang duka tewas dari BKN. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dibayarkan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut dan diterbitkan SKPP Pensiun agar dapat dibayarkan pensiun kepada orang tuanya melalui PT Taspen (Persero).

UANG MUKA/PERSEKOT GAJI

Yang dimaksud dengan uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Mengingat persekot gaji hanya bersifat pinjaman, maka tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah tugas karena kepentingan dinas. Ketentuan menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai berikut :
  1. Uang muka/Persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri yang pindah;
  2. Uang muka/Persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin dan dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;
  3. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya;
  4. Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah atas permintaan sendiri.

Contoh Kasus:

Seorang PNS diberikan persekot gaji sebesar dua kali gaji ketika yang bersangkutan pindah tugas dari Surabaya ke Makassar pada bulan Mei tahun 2011. Sampai dengan bulan Mei 2012 yang bersangkutan telah mengangsur persekot selama 14 bulan. Selanjutnya untuk kepentingan dinas pada bulan Mei 2012 yang bersangkutan dipindahkan kembali ke Jakarta. Dalam rangka mutasi pindah tersebut yang bersangkutan mengajukan persekot gaji untuk kedua kalinya.

Dalam hal demikian, maka sisa angsuran persekot sebanyak 6 bulan harus dilunasi terlebih dahulu melalui penyetoran langsung ke Kas Negara.


GAJI BULAN KETIGA BELAS

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, Pemerintah dapat memberikan gaji bulan ketiga belas kepada Pegawai Negeri (termasuk CPNS), Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.


Pegawai Negeri dimaksud meliputi:
  1. Pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  2. Pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  3. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
  4. Pegawai Negeri penerima uang tunggu.

Besarnya gaji bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan tertentu (biasanya pada bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja.

Gaji induk yang dijadikan dasar pembayaran gaji bulan ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang termasuk dalam gaji ketiga belas serta tatacara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


Modul Belanja Pegawai (Bagian IV)

Silahkan di share, semoga bermanfaat.. :)



Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights reserved.