Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Pariwisata

Petunjuk teknis pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata diatur dalan Perdirjen Nomor PER-52/PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata.


Tunjangan Kinerja bagi pegawai lingkungan Kementerian Pariwisata yang dimaksud pada peraturan ini tidak diberikan kepada :
  1. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
  2. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara waktu atau nonaktif;
  3. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
  4. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
  5. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun.

Selengkapnya: Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Pariwisata

Modul Belanja Pegawai (Bagian IV)

BELANJA PEGAWAI LAINNYA

Belanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium, uang makan, lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi. Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA.


Selengkapnya: Modul Belanja Pegawai (Bagian IV)

Modul Belanja Pegawai (Bagian II)

KEKURANGAN GAJI

Dalam hal terdapat perubahan besaran salah satu atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya, diberikan selisih pembayaran sebagai kekurangan gaji yang dibuatkan dalam daftar yang terpisah dari daftar gaji induk.

Yang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah selisih pembayaran gaji seseorang pegawai negeri karena adanya perubahan besaran salah satu atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada pada waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut.

Kenaikan besaran komponen gaji sebagai akibat surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian harga beras, dan lain-lain.


Selengkapnya: Modul Belanja Pegawai (Bagian II)

Modul Belanja Pegawai (Bagian III)

UANG TUNGGU

Yang dimaksud dengan uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan antara lain:
  1. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
  4. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang tunggu adalah sebagai berikut :

Selengkapnya: Modul Belanja Pegawai (Bagian III)

Modul Belanja Pegawai (Bagian I)

GAJI INDUK

Yang dimaksud gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah keluarga dalam tanggungan dari pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya;
  2. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji yang menjadi hak PNS/Anggota TNI/Anggota Polri yang bersangkutan;
  3. Selengkapnya: Modul Belanja Pegawai (Bagian I)

Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights reserved.