Pejabat Perbendaharaan sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Kuasa BUN dan Bendahara Pengeluaran.

Sebelum keluarnya PMK ini kita mengenalnya dengan istilah Pejabat Pengelola Keuangan.

Nah, kali ini saya ingin membahas apa sih itu Pejabat Perbendaharaan?

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas Bagian Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut.

Menteri Keuangan selain sebagai PA atas Bagian Anggaran untuk Kementerian Keuangan, juga bertindak selaku PA atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. Pengelolaan Utang;
  2. Pengelolaan Hibah;
  3. Pengelolaan Investasi Pemerintah;
  4. Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
  5. Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  6. Pengelolaan Subsidi;
  7. Pengelolaan Transaksi Khusus; dan
  8. Pengelolaan Anggaran lainnya.

Jadi jelas ya, PA atas Bagian Anggaran yang dibawahinya adalah tugas dan kewenangan masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga. Kecuali Menteri Keuangan, selain PA atas Bagian Anggaran Kemenkeu, juga sebagai PA Bagian Anggaran lain yang tidak dikelompokkan pada K/L tertentu.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA memiliki wewenang untuk :

  1. Menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan
  2. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Secara umum KPA ditunjuk oleh Menteri selaku Penguasa Anggaran, harus PNS (Bila bukan PNS maka harus ada ijin), dan bila ada pergantian jabatan kepala Satker mak Kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.
PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal:

  1. Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
  2. Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;
  3. Satker sementara;
  4. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional;
  5. Satker Lembaga Negara.

Tugas seorang KPA, adalah :

  1. Menyusun DIPA;
  2. Menetapkan PPK & PPSPM;
  3. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
  4. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  5. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
  6. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  7. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Tugas seorang PPK adalah :

  1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Membuat, menandatangani & melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
  4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
  6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  8. Membuat dan menandatangani SPP;
  9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

4. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar (SPM).

Tugas seorang PPSPM adalah :

  1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
  2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  4. Menerbitkan SPM;
  5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

5. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut gambaran secara umum seorang bendahara pengeluaran :

  1. Menteri/Ketua Lembaga menetapkan Bendahara Pengeluaran;
  2. Penetapan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala satker
  3. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
  4. Surat Penetapan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada PPSPM dan PPK, serta kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
  5. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
  6. Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku
  7. Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.
  8. Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan;
  9. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan
  10. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya

Tugas seorang bendahara pengeluaran adalah :

  1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
  2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
  3. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
  4. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  5. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan
  6. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
  7. mengelola rekening tempat penyimpanan UP
  8. menyampaikan LPJ kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN

6. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)

Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Tugas kebendaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.

Demikian semoga bermanfaat..

Jangan lupa like & share.. 🙂

SHARE
Berbagi informasi tentang mekanisme pencairan dana APBN bagi penulis dan juga tentunya bagi seluruh satuan kerja di Indonesia. Baca : Disclaimer!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here