Tata Cara Revisi Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Berdasarkan PMK-10/PMK.05/2017

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2017 dan disahkan dalam DIPA TA 2017.


Ruang Lingkup & Batasan Revisi Anggaran.


DJA

  1. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
  2. Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; atau
  3. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

Selengkapnya: Tata Cara Revisi Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Berdasarkan PMK-10/PMK.05/2017

10 Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam KMK-312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 dijabarkan dalam :

10 Perilaku Utama dan Panduan Perilaku utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Selengkapnya: 10 Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Bendahara Mahir Pajak : Mengenal Pajak Yang Dipungut Oleh Bendahara

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN adalah Bendahara Pengeluaran. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).


Kewajiban bendahara sehubungan dengan PPh dan PPN antara lain pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasl 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Oleh karena itu, berikut kami uraikan jenis-jenis potongan pajak, besaran dan peruntukkannya.

Selengkapnya: Bendahara Mahir Pajak : Mengenal Pajak Yang Dipungut Oleh Bendahara

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Pada Ditjen Perbendaharaan

Tantangan dunia yang semakin global dan tuntutan stakeholders yang semakin mengharapkan perbaikan pelayanan sektor publik mendorong Kementerian Keuangan untuk secara berkelanjutan melakukan perbaikan.

Transformasi kelembagaan yang sudah beberapa tahun belakangan diinisiasi menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam menjawab tantangan dan tuntutan di atas.


Baca Juga : 10 Prilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

.

Pengembangan sistem dan struktur organisasi yang sudah dilakukan perlu mendapat dukungan human touch. Sebagai bagian dari bentuk kesadaran pentingnya peran SDM dalam menopang suksesnya transformasi, berdasarkan visi dan misi yang dicanangkan, Kementerian Keuangan menetapkan nilai-nilai Kementerian yang meliputi nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Selengkapnya: Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Pada Ditjen Perbendaharaan

Petunjuk Penggunaan Kode Akun Berdasarkan Kriterianya

Pengeluaran anggaran mempunyai karakteristik masing-masing dan dikelompokkan berdasarkan tujuan penggunaannya. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan penggunaan akun agar sesuai dengan peruntukkannya, berikut diuraikan beberapa penggunaan akun (hanya akun tertentu saja) sesuai dengan tujuan belanjanya.

Dasar Hukum : PMK 214/PMK.05/2013, KEP-311/PB/2014, KEP-157 s.d KEP-615/KEP/PB/2016 tanggal 02 November 2016 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Bagan Akun Standar.

Selengkapnya: Petunjuk Penggunaan Kode Akun Berdasarkan Kriterianya

Artikel Terkait

Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights Reserved.